LEGION NEWS.COM – Komponen aktivis mahasiswa Himalaya melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Pangkep. Mereka kembali mempersoalkan terkait bantuan sosial (Bansos) kepada warga di Pangkajene kepulauan.
Diketahui persoalan kasus Banso BPNT dan PKH menjadi polemik di tengah masyarakat yang ada di kecamatan Liukang Tangaya.
Aktivis Himalaya mendesak agar pihak DPRD mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Sosial Pangkep.
“Permasalahan Bansos bagi warga berlangsung sejak tahun 2021 lalu,” kata Suskadi saat membuka pernyataan aksinya pada Senin, 31 Januari 2022 lalu.
“Dan ironisnya pihak dinas sosial tak tahu Nama-nama penerima KPM yang bermasalah itu. Persoalan ini bermulai sejak tahun 2021 di bulan April. Hingga sampai sekarang,” tulis aktivis Himalaya ini. Jumat, (11/3)
Saat awak media menghubungi Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Liukang Tangaya, Ramli mengatakan bahwa Memang ada kesepakatan di bulan Februari lalu, tapi terkait masalah perbaikan data itu kami selalu monitoring,” ujar kader partai Gerindra ini.
“Tetapi kami agendakan masalah ini sebelum Ramdhan, sesuai rapat aspirasi dari teman mahasiswa,” kata dia.
Ditempat terpisah Kepala Dinas Sosial Pangkep, Hj Najemiah via phone WhatsApp (WA) menjelaskan. Pihaknya berharap pemerintahan desa (Pemdes) disana harus berperan aktif untuk menyampaikan data terbaru warganya. Soal Bansos adalah kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial)
Di ujung telpon Najemiah menambahkan, “Di Pemerintahan Desa ada Dukcapilnya seharusnya kepala desa segera menginput data terbaru warga di pulau Liukang Tangaya, bukannya warga tidak menerima bantuan Bansos, tapi bisa saja sistem yang di Kementerian Sosial yang menolak. Seperti ada doubel NIK KTP milik warga pulau, itu salah satu yang saya maksud tadi, harus ada peran pemerintahan desa,” imbuh Kadinsos Pangkep.(LN)
 kepada warga di Pangkajene kepulauan.){kind=link}