LEGION-NEWS, Sorotan – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengkritisi Pemerintah (Kementerian Keuangan). Atasupaya Kemenkeu membuka opsi untuk menyewakan gedung-gedung kementerian atau barang milik negara (BMN) untuk pembiayaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
“#SelamatMenikmati. Setelah menumpuk utang, sekarang mau jual/sewakan asset negara di Jakarta utk bangun infrastruktur di Ibu Kota Baru,” tulis Said Didu laman akun twitter-Nya. Senin, (6/9)
Demi ambisi pribadi, kita kehilangan Ibu Kota lama (Jakarta) dan menyewa di Ibu Kota Baru dan pemilik gedung, tulis unggahan akun @msaid_didu. Senin,
Said Didu sejak dulu memang dikenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah.
Karir pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Karir birokratnya dirintisnya dari bawah di BPPT sejak tahun 1987 mulai dari peneliti, merangkak karir sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut.
Kritikan mantan Sekertaris Kementerian BUMN ini melampirkan link berita money.kompas.com setalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka opsi untuk menyewakan gedung-gedung kementerian atau barang milik negara (BMN) untuk pembiayaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, saat ini masih dilakukan pemetaan gedung mana dulu yang sebaiknya dimonetisasi untuk pembiayaan ibu kota.
“Pemanfaatan aset untuk IKN pada saat ini memang masih dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan ibu kota negara yang baru,” kata Rionald dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (2/9/2021).
Rio menuturkan, monetisasi bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui pemanfaatan maupun pemindahtanganan.
Namun, pemanfaatan dan pemindahtanganan akan tergantung pada situasi dan kondisi kementerian/lembaga (K/L) mana yang terlebih dahulu pindah ke ibu kota negara baru. (LN/ Kompas)
. Atasupaya Kemenkeu membuka opsi untuk menyewakan gedung-gedung kementerian atau barang milik negara (BMN) untuk pembiayaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.){kind=link}