BONE||Legion-news.com DPRD Sulawesi Selatan lewat Komisi D menyoroti mega proyek bernilai puluhan miliar di Desa Ponra, Kabupaten Bone, kampung halaman Plt. Gubernur, Sudirman Sulaiman. Sabtu, (3 /7/2021).
Di desa ini, selain dibangun jalan provinsi, juga ada pembangunan rumah sakit regional dan Islamic Center.
“Ini ide siapa? Kok bangunannya seperti mau bikin yayasan sekolah?” kata anggota komisi D, Capten Haryadi, usai melakukan peninjauan di desa Ponra, Bone, Sabtu 3 Juli.
Ia mengaku heran karena dikiranya selama ini Islamic Center yang dibangun itu berada di pusat kota Bone, tapi ternyata ada di pelosok desa.
Di dalam kompleks itu, juga sementara dibangun gedung berlantai tiga yang diperuntukkan untuk ruang belajar.
“Kalau memang niatnya bantu yayasan, kenapa tidak langsung bantuan hibah saja. Ini bisa jadi persoalan serius,” kata anggota komisi D lainnya, Muktar Badawing dengan suara terbata bata kepada Kabid Cipta Karya PUTR Sulsel, Haeruddin yang turut mendampingi.
Selain mengunjungi Islamic Center Ponra, Komisi D DPRD Sulsel ini juga mengunjungi Bendum Waru Waru, Bendum Lalengrie dan jalan kawasan strategis propinsi, Palattae Bone. “Hampir semua lokasi yang kita kunjungi belum tuntas. Apalagi di Bendum Lalengrie, ternyata sampai sekarang penyelesaian pembebasan lahan belum tuntas.
Saat kunjungan, hanya beberapa pekerja di lokasi, tidak ada aktivitas berarti.
Ini tidak mungkin selesai hingga jatuh tempo,” kata Ady Ansar, anggota komisi D yang saat berkunjung harus naik motor trail menembus lumpur untuk sampai di lokasi.
Sesampai di lokasi, Ady Ansar dan rombongan kesal lantaran penanggungjawab yang mengerjakan proyek bendum senilai Rp 41 miliar jarang ke lokasi.
“Penanggungjawabnya namanya pak Heru, tapi saya tidak pernah lihat orangnya pak, jarang kesini,” kata seorang petugas pengamanan yang mengantar rombongan hingga ke area lokasi.
Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Rahman Pina yang memimpin rombongan ke Bone mengatakan, apa yang menjadi temuan DPRD akan dibawa ke rapat komisi nantinya.
“Kita pasti akan panggil semua pihak yang terkait. Ini uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan,” katanya. (Anas)
.){kind=link}