95 Tahun Sumpah Pemuda, Ribuan Relawan KITRA TNI POLRI akan Kepung Istana Tuntut Jokowi Mundur

FOTO: Ibrahim Asnawi, Koordinator Wilayah KITRA Polri DKI Jakarta
FOTO: Ibrahim Asnawi, Koordinator Wilayah KITRA Polri DKI Jakarta
Advertisement

OLEH: Ibrahim Kordinator Wilayah KITRA Polri DKI Jakarta

LEGIONNEWS.COM – OPONI, Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri mengajak seluruh elemen pemuda seluruh Indonesia untuk Bersatu dalam peringatan hari sumpah pemuda mendesak mundur Presiden Jokowi dan mendesak MPR RI untuk mengimpeachment Presiden Jokowi karena telah secara nyata melanggar konstitusi dan melakukan berbagai kebohongan dan mengingkari janji politik untuk mensejahterakan TNI POLRI serta berbagai perilaku tercela.

Pernyataan ini disampaikan Ibrahim Asnawi, S.H Koordinator KITRA TNI POLRI wilayah Jakarta sebagai bagian dari Gerakan memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda 28 oktober mendatang , Jakarta, Senin 16/10/23

Ibrahim menyatakan, Presiden Jokowi telah menginjak-injak konstitusi, ikrar sumpah pemuda dan mengingkari janji politik yang telah menjadi dokumen resmi rakyat di KPU dimana dia menjanjikan kesejahteraan bagi TNI POLRI sehingga telah memenuhi syarat untuk diberhentikan oleh rakyat melalui MPR RI, tuntutan kenaikan 50 juta Gaji TNI Polri yang disuarakan Gerakan KITRA selama bertahun-tahun tidak pernah digubris Jokowi sebagai janji politik dan tugas konstitusional kepala negara.

Advertisement

Menurutnya, Perwujudan Kesejahteraan TNI Polri yang merupakan tugas konstitusional presiden sekaligus sebagai Janji politik Jokowi yang tidak tersentuh sama sekali dalam kurun waktu pemerintahannya, padahal kemiskinan yang melanda TNI Polri dan puluhan juta keluarganya merupakan situasi sangat membahayakan bagi bangsa dan negara karena telah menciptakan bencana kemanusiaan dan kegentingan memaksa. Tegas Ibrahim Asnawi

Dia mengungkapkan, Kegentingan yang memaksa dipicu adu domba dan Praktek Kebijakan yang memiskinkan puluhan Juta keluarga TNi Polri di era Jokowi dijadikan sarana efektif untuk mengadu domba dan menjaga permusuhan antara rakyat, pemerintah mengadu domba rakyat dengan TNi POLRI atas nama investasi dan poltik ekonomi, dimana pemerintah secara terang-terangan merugikan rakyat dan negara demi keuntungan pemilik modal.

Ibrahim menjelaskan, kebijakan pemiskinan TNI Polri memicu massifnya bencana kemanusiaan beriringan dengan kebijakan koruptif sebagai legalitas merampas hak-hak rakyat melalui kekuatan aparat TNI Polri dan merugikan puluhan ribu triliun keuangan negara akibat Jokowi yang menghambakan diri demi demi kepentingan pemilik modal demi melanggengkan dinasti politik keluarganya agar tetap mencengkeram kekuasaan Negara Kesatuan republik Indonesia. Ungkapnya.

“secara terbuka dan terang-terangan kebijakan Pemiskinan puluhan juta keluarga TNI Polri, adu domba aparat dan rakyat, merugikan negara puluhan ribu triliun, menguntungkan segelintir pemilik modal dan menghancurkan sistem hukum, sistem demokrasi yang dibarengi perbuatan tercela oleh presiden Jokowi telah secara terang-terangan demi menjaga dan langgengkan kerajaan atau dinasti politik keluarganya telah memenuhi syarat kehancuran dan bubarnya negara kesatuan republic Indonesia. Ulas korwil Kitra Jakarta ini

Puluhan juta keluarga TNI Polri harus berjuang dengan tugas dan tanggung jawab konstitusional disaat bersamaan bertarung melawan tekanan ekonomi karena gaji yang diterima hematnya hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan, puluhan juta Keluarga TNI Polri dijebak dalam perangkap pemiskinan structural berakibat tingginya tingkat kriminalitas dan massifnya keterlibatan aparat TNI Polri dari semua level dan tingkatannya dalam jaringan kejahatan di era Jokowi pembiaran negara dalam keadaan keadaan kegentingan yang memaksa.

“Tuntutan kenaikan 50 juta gaji TNI Polri sebagai satu-satunya akses kesejahteraan bagi puluhan juta keluarga tidak pernah direalisasikan padahal ini sudah diteken sebagai kontrak politik bila menjadi Presiden RI, yang terjadi justru Gaji TNi Polri disamakan dengan ASN dan hanya mengikuti kenaikan harga bahan pokok dan inflasi” ujar Korwil KITRA

Menurutnya, Kebijakan koruptif Presiden Jokowi telah terbukti dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan republic Indonesia, mengingkari ikrar sumpah pemuda dan menghancurkan pondasi kebangsaan dan kenegaraan, tegas Ibrahim

Oleh karena itu, momentum 95 tahun sumpah pemuda KITRA secara terbuka mengundang kesadaran Bersama satu suara satu Bahasa satu tuntutan mewujudkan 50 juta gaji TNI Polri sebagai tuntutan yang menyatukan seluruh elemen bangsa yang selama ini di adu domba dengan beragam isu untuk berkumpul di di istana negara guna menagih dan mewujudkan kesejahteraaan puluhan juta TNI POLRI, imbuhnya

“Kitra di seluruh Indonesia akan mengkonsolidasi dan mengundang secara terbuka Bersama puluhan ribu buruh, aktivis mahasiswa, dan korban kekejaman rezim Jokowi di seluruh nusantara untuk bersuara menuntut kenaikan 50 juta gaji TNI Polri, apabila Tuntutan kebajikan untuk bangsa dan negara ini tidak diindahkan maka Kita akan memaksa Presiden Jokowi untuk mundur secara baik-baik atau mundur dengan tidak baik”. pungkasnya

Advertisement