MAKASSAR LEGION NEWS.com Pemerintah kota Makassar akan kembali melanjutkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini dibahas pada saat dilakukan rapat evaluasi pada hari selasa 5 Mei 2020 oleh Tim Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kota Makassar.
Pelaksanaan rapat evaluasi tersebut mendapat protes keras dari salah satu lembaga anti korupsi Watch Relation of Corruption (WRC) Sulsel.
Menurut Kord WRC Sulsel, Umar Hankam, “Pemerintah kota Makassar terlalu boros dalam hal ini Satgas COVID-19 melakukan rapat evaluasi di Restoran Sunachi Hotel Claro yang terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kel. Mannuruki Kec. Tamalate kota Makassar”. Selasa (05/05/2020).
Hal terpenting dan menjadi ironis, menurutnya rapat evaluasi di Restorant Sunachi tersebut ada potensi melanggar aturan yang dibuat oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 itu sendiri.
“Kita masih ingat saat memasuki minggu kedua pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar menindaki pelaku usaha yang masih menjanjaki jualan makanannya yang dianggap tidak mematuhi aturan PSBB”.
Lanjut Umar menjelaskan, “seperti razia yang dilakukan Minggu (3/5/2020) malam, Pihak Satpol PP menertibkan sejumlah warung makan dan kopi tak terkecuali salah satu gerai makanan cepat saji. Pasalnya, warung makan tersebut ketahuan melayani makan di tempat. Dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi payung hukum pelaksanaan PSBB Kota Makassar, telah disebutkan mengenai warung makan dan warung kopi yang hanya melayani pesan antar alias take away”.
Dalam rapat evaluasi Satgas COVID-19 tersebut apabila ada agenda makan malamnya hal inikan tidak seyogyanya dilakukan, kasihan pengusaha-pengusaha restoran,warung kopi hanya bisa melayani antar (Take away), sudah 1,5 bulan berlangsung bahkan ada yang menutup usahanya dan merumahkan karyawannya, semata-mata mendukung pemerintah kota Makassar dalam penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19, apalagi baru-baru ini ada penindakan tegas satuan polisi pamong praja terhadap penjual coto di Jalan andalas Makassar depan SPBU dan menutup gerai KFC, Bahkan warung-warung kopi (Warkop) seantero kota Makassar ditutup total.
“Selain Satpol.PP ada aksi heroik DAMKAR Makassar melakukan penyemprotan terhadap pengusaha kuliner yang masih bandel membuka usahanya di masa pelaksanaan PSBB, serta tindakan pemukul yang dilakukan salah satu oknum Satpol.PP terhadap tukang parkir di toko Agung jalan DR. Sam Ratulangi Makassar”.
“Mana rasa keadilan, Pj Walikota Makassar malah rapat di restoran dengan Satgas COVID-19 kota Makassar (Restoran Sunachi) Hotel Claro jalan AP. Pettarani Makassar, hal inikan mencedarai perasaan masyarakat. Pemerintah kota Makassar memiliki fasiltas gedung seperti di rumah jabatan walikota Makassar memiliki Gedung Aula Angin mamiri itukan lebih baik tidak ada pemborosan anggaran disana”.
WRC Sulsel mendapatkan pesan berantai dari media sosial WhatsApp hadir dalam rapat evaluasi PSBB di kota Makassar tersebut berlangsung di salah satu restoran mewah, nampak yang hadir dalam pesan berantai media sosial WhatsApp tersebut adalah nama-nama jajaran Muspida dan Tokoh Agama, yaitu; Dr. Iqbal Samad Suhaeb, SE. MT. (Pj. Walikota Makassar), Ir. M. Ansar, Msi (Sekretaris daerah pemerintah kota Makassar), H. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag (kepala kantor kementerian agama kota Makassar) , Kombes pol Yudiawan Wibisono (Kapolrestabes Makassar), Kolonel. Inf. Andriyanto, SE (Dandim 1408/BS Makassar), Letkol Cpm. Tabi Pasenggong. SH. MH (Danden POM Kodam XIV Hasanuddin), Kompol Nugraha (mewakili Kapolres Pelabuhan Makassar), Naizyah Tun Azikin (Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar), dr. Muhammad rusly (Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar), Muhammad Mario Said (Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassasr), Muktar Tahir (Kepala Dinas Sosial Kota Makassar), Ir. Lubis (Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar), Awis Badwi (Kepala Bagian Kesra Setda Kota Makassar), Umar, SH (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar), Ustadz Maskur Yusuf (Ketua MUI Kota Makassar). tutup Umar Hankam Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Watch Relation of Corruption Sulsel. (**)
