LEGION NEWS.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi keberadaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) terkait dengan hasil uji rekomendasinya telah berskala internasional. Untuk itu, politisi Partai Gerindra tersebut menilai balai yang berdiri di tanah seluas 90 hektare tersebut tentunya harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan Komisi V DPR RI.
“Kita patut berbangga, karena balai laik jalan ini telah diterima rekomendasinya bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah. Hasil sertifikasi ini sudah dapat di ekspor keluar negeri jadi apa yang menjadi pengujian di balai laik jalan ini dapat dipergunakan di beberapa negara-negara tersebut,” kata Andi Iwan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/12/2021).
Perlu diketahui, setiap tipe mobil harus dilakukan uji tipe dan dinyatakan lulus sebelum dapat dibuat, dirakit atau diimpor secara massal. Adapun tahapan pengujian tipe yang dilakukan di BPLJSKB meliputi pemeriksaan konstruksi, pengukuran dimensi, uji lampu utama, uji kincup roda, uji radius putar, pengukuran berat, uji rem, uji fungsi speedometer, uji klakson hingga uji emisi gas buang.
“Pada dasarnya yang menjadi prioritas utama untuk laik jalan adalah bagaimana tentang safety pada pengguna kendaraan sehingga dibutuhkan hasil sertifikasi yang memadai. Hasil sertifikasi dari balai ini sudah dapat diekspor, (dan) hasil uji tersebut bisa dipergunakan di beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah.
Tentunya balai ini harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan Komisi V DPR untuk upaya pengembangan balai ke depannya,” tutup legislator dapil Sulawesi Selatan II itu. (cas/sf)
 terkait dengan hasil uji rekomendasinya telah berskala internasional. Untuk itu, politisi Partai Gerindra tersebut menilai balai yang berdiri di tanah seluas 90 hektare tersebut tentunya harus mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah dan Komisi V DPR RI.){kind=link}