LEGIONNEWS.COM – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KNPI Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Syamsul Bachri Majjaga, SH mendesak agar Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta memanggil 25 Emak-emak Sultan di Makassar.
Pasal Fenny Frans sebagai owner kecantikan merupakan tokoh utama dalam kegiatan arisan yang capai Rp 2.5 milyar itu yang viral di media sosial instagram milik Fenny Frans.
“Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbarta berkewajiban memanggil ke 25 emak-emak Sultan di Makassar itu. Termaksud Fenny Frans. Kenapa saya katakan demikian, Fenny Frans ini kan punya produk kecantikan omset nya capai puluhan milyar rupiah, harus diperiksa ketaatan pajak nya baik sebagai pajak pribadi maupun pajak badan usahanya,” tegas Wasekjend DPP KNPI ini.
“Apalagi kan sekarang Direktorat Jenderal Pajak punya penyidik. Ngak perlu laporan masyarakat. Sekarang kan ada istilah ‘No Viral, No Justice’ jadi ngak perlu lagi ada laporan masyarakat,” beber mantan aktivis fakultas Hukum UMI Makassar. Jumat petang (27/5)
Tidak hanya itu Wasekjend DPP KNPI Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi ini juga mempertanyakan kinerja Badan POM RI Sulsel dan Dinas Perdagangan kota Makassar yang tidak pernah terbuka soal hasil laboratorium terkait hasil uji lab terhadap produk kecantikan oleh Fenny Frans.
Zul Majjaga yang aktivitas sehariannya sebagai lawyer ini juga menambahkan Dinas Perdagangan kota Makassar tidak pernah terbuka terkait bisnis kecantikan yang di produksi industri rumah tangga itu.
“Badan POM dan Dinas Perdagangan kota Makassar jangan hanya diam saja. Harus punya upaya pencegahan sebelum ada korban akibat produk kecantikan itu. Hari ini atau hari-hari sebelumnya belum ada yang komplain terkait produk kecantikan milik Fenny Frans. Nanti jatuh korban baru pemerintah berdalih ini kan tidak elok,” ujar dia. (LN)
