LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut bertajuk, ‘Indonesia Gelap’.
Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya mengatakan menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi hingga kesejahteraan rakyat.
BEM SI Kerakyatan secara tegas menolak pemotongan anggaran pendidikan. Selain itu mereka juga menolak rencana revisi sejumlah rancangan peraturan perundangan-Undang.
Seperti revisi Undang Undang (UU) Kejaksaan, Polri dan TNI.
Tidak hanya Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Aksi itu juga diikuti koalisi masyarakat sipil.
Massa aksi unjuk rasa (Unras) ‘Indonesia Gelap’ menuntut pemerintah agar terciptanya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Secara tegas mereka juga meminta pemangkasan anggaran pendidikan untuk dibatalkan.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak,” kata Koordinator BEM SI kerakyatan, Satria dalam keterangannya.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” ujar Satria, Senin (17/2/2025).
“Dalam revisi UU Polri, Polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial,” pungkas koordinator aksi itu.
Dikatanya, Rencana revisi UU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini
“Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan dihadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu,” ujar dia.
“Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu,” imbuh Satria.
Padahal katanya, Hingga saat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi.
Mahasiswa juga menuntut agar multifungsi ABRI dicabut.
Sebagaimana diketahui saat ini banyak TNI aktif dan Polisi aktif menduduki jabatan-jabatan sipil.
Hal ini dinilai telah menyalahi demokrasi dan menyimpang dari tugas pokok mereka sebagaimana di atur dalam Undang-Undang.
Sebanyak 1.623 personel gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangannya Senin mengatakan seluruh aparat untuk mengedepankan pendekatan persuasif serta mengimbau para demonstran agar tetap mematuhi aturan selama aksi berlangsung.
“Total sebanyak 1.623 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi BEM SI dan aliansi lainnya,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat itu pada Senin, (17/2)
“Jika jumlah massa tidak banyak, lalu lintas tetap normal. Namun, jika eskalasi meningkat dan massa memadati Bundaran Patung Kuda Monas, maka arus lalu lintas menuju Istana akan dialihkan,” jelas Susatyo. (*)
