LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Sebanyak 1.323 siswa SMP di kota Makassar tak terekam didalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).
Ribuan siswa tak masuk Dapodik itu bak tsunami di dunia pendidikan di kota Makassar. Mereka (siswa) terancam tidak mendapatkan ijazah karena tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan.
Penemuan ini bermula dari pengakuan salah satu kepala sekolah yang akan pensiun.
Dia menyatakan bahwa ada sekitar 2.000 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik dan dinyatakan ilegal.
Namun kabarnya setelah dilakukan verifikasi, jumlah siswa yang tidak terdaftar ternyata hanya 1.323.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Nielma Palamba, Mengakui baru mengetahui adanya permasalahan tersebut dari laporan sejumlah kepala bidang (kabid) di Disdik Kota Makassar sejak beberapa hari yang lalu.
“Saya juga baru terima laporannya,” ucap Plh Disdik Kota Makassar itu Rabu (15/1/2025).
Akan hal itu Nielma akan berkoordinasi dengan Kemdikbud dan segera melaporkan permasalahan ribuan siswa yang tak terdaftar dapodik, secara resmi ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Tanggapan Masyarakat
Menanggapi hal ini, Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muh. Zulkifli, meminta kepada masyarakat Kota Makassar untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) jika merasa dirugikan
Apalagi, lanjut Zulkifli. Ia menduga bahwa banyaknya siswa tidak terdaftar di Dapodik akibat dari oknum tidak bertanggung jawab.
“Ya bisa saja ada praktek jual beli kursi saat saat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu yang perlu diungkapkan,” ujar Zulkifli.
“Saya sepakat dengan dua langkah yang saat ini diambil oleh pemerintah kota, Antara lain Plh kadis pendidikan untuk berusaha berkoordinasi dengan pihak kementrian pendidikan untuk mencari solusi bagi siswa yang terancam,” imbuh Ketua Karang Taruna Kota Makassar itu.
Dia (Zulkifli) sejalan dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto untuk meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kebakaran kantor diknas yang bisa saja ada hubungannya dengan kasus ribuan siswa SMP yang tak masuk Dapodik.
“Saat inikan kepolisian lagi lakukan penyelidikan terkait terbakarnya gedung kantor dinas pendidikan kota Makassar. Tentu kami berharap kepolisian juga melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang diduga terjadi saat penerimaan siswa baru,” imbuh Ketua Karang Taruna Makassar ini.
“Agar ada upaya kepolisian nantinya, Kepada orangtua siswa yang merasa dirugikan kira dapat segera melapor ke APH,” tutur Zulkifli. Kamis (16/1/2025) malam.
Ketum Brigade Muslim Indonesia (BMI) itu, merasa prihatin atas kemelut yang terjadi. Menurutnya, apa terjadi mencoreng dunia pendidikan, terlebih merugikan masa depan siswa yang notabene aset bangsa.
“Kami curiga ada tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum tertentu dalam masalah ini. Kami juga curiga kebakaran kantor diknas ini ada hubungan soal data 2000 siswa tersebut,” terangnya.
Olehnya itu, sebagai ormas BMI tentunya mendukung pernyataan Wali kota Makassar (Danny Pomanto) agar kiranya, polisi mengusut tuntas masalah ini. Mulai dugaan tindak pidana dalam penerimaan siswa baru.
“Termasuk soal kebakaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan kepada pihak orang tua siswa yang mungkin merasa telah di rugikan oleh oknum tertentu saat pelaksanaan penerimaan siswa untuk kiranya membuat laporan resmi ke pihak aparat kepolisian,” demikian Zulkifli. (*)
