LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dalam konsepsi hukum dan tata kelola pemerintahan, trust seharusnya menjadi asas fundamental: kepercayaan rakyat kepada pengelola negara. Namun, dari kacamata Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, trust justru telah direduksi menjadi sekadar jargon politik, dipajang dalam baliho, tapi dipunggungi dalam kebijakan.
“Bagaimana rakyat diminta percaya, jika pajak yang dipungut dari keringat warga justru diarahkan ke proyek stadion,” ujar Ketua Umum LAKSAR Sulsel. Kamis (18/9)
“Sementara pelayanan dasar masih penuh lubang?” katanya bertanya.
“Bagaimana publik bisa menaruh harapan, jika kebijakan seragam sekolah gratis senilai 18 miliar rupiah diluncurkan tanpa persetujuan DPRD, melanggar asas transparansi dan prinsip checks and balances?” sambung Illank Radjab bertanya.
Mantan aktivis mahasiswa di Makassar itu lalu menyampaikan, Belum lagi kisruh seleksi Perusda, yang lebih tampak seperti ajang kompromi politik ketimbang mekanisme profesional dan meritokratis. Semua ini melahirkan satu satire getir: trust di Kota Makassar bukanlah kepercayaan rakyat kepada pemerintah, melainkan singkatan baru—Tanda Rakyat Ulangi Selalu Tertipu.
LASKAR menegaskan, kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan retorika, melainkan dengan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Jika tidak, trust hanya akan menjadi ilusi hukum yang mengikis legitimasi. (*)
