LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengundang direktur utama PT. Putra Hamid Mallongi-longi, H. Mistan.
Undangan tersebut dalam rangka kesiapan untuk melakukan kunjungan ke lokasi tambang galian C milik PT. Putra Hamid Mallongi-long di Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
Diduga perusahaan tersebut telah melakukan perusakan lingkungan di kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dinas SDACKTR provinsi Sulsel menjadwalkan pertemuan tersebut pada Senin pekan depan 24 Februari 2025, Pukul 10:00 WITA di ruang rapat Maminasata Jl. AP Pettarani, Kota Makassar.
Rencana pertemuan itu menjadi perhatian Ketua Forum Rakyat Untuk Demokrasi (FRAKSI) Sulsel, Muhammad Akbar. Dia mengatakan Dinas SDACKTR sulawesi selatan untuk tidak main mata dengan pengusaha tambang itu.p
“Insyaallah saya akan datang langsung menghadiri pertemuan itu. Fungsi dan peran kami sebagai pemerhati lingkungan sudah berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Jangan sampai mereka main mata,” ujar Akbar. Kamis (20/2/2025).
“Sempat jadi perhatian rekan rekan juga ini PT. Putra Hamid Mallongi-long. Cuman sekarang kami lagi fokus terkait tambang ilegal galian C di kabupaten Maros,” terang mantan aktivis di kota makassar itu.
Dihimpun dari berbagai sumber akibat dari aktivitas tambang itu puluhan hektar area pertanian milik warga di kota Parepare mengalami kerusakan.
Salah satunya datang Paris Dauda, Dalam surat terbukanya itu yang diterima awak media Kamis 20 Februari 2025, Mengatakan H Mistang untuk datang ke kebun miliknya yang hancur akibat banjir luapan air sungai tersebut.
Paris Dauda dalam surat terbukanya itu mengatakan kebun miliknya pada tahun 2020 di membangun pondasi agar tidak terdampak bergesernya tanah dalam dan akibat tambang milik Mistang itu terjadi banjir luapan lumpur yang bersumber dari aktivitas tambang.
“Kebun ini adalah tanah warisan, Jadi dari sekian ratus tahun tidak pernah terjadi seperti sekarang ini,” ujar Paris Dauda seperti dikutip dari surat terbukanya itu.
“Saya minta perhatian dan tanggungjawabnya saudara H. Mistan, semoga saudara punya hati nurani sebagai pemilik tambang,” katanya menambahkan.
Dalam surat terbukanya. Paris Dauda secara tegas meminta agar Mistang yang juga saudara kandung (Kaka) dari Wali Kota Parepare Tasming Hamid untuk menghentikan segala aktivitas tambangnya karena pada tahun 2023 lalu kembali terjadi luapan banjir.
- BACA JUGA:
Baru Diresmikan Wali Kota Makassar, Gedung PAUD Tak Penuhi Standar, KPPM Geruduk Kejati Sulsel
Dilansir dari surat terbuka itu, Disebutkan perusahaan H Mistang diduga tidak memiliki izin menambang di wilayah Parepare. Dalan lampiran surat terbukanya itu dilampirkan bukti foto kejadian banjir luapan sungai di perbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Barru pada tanggal 21 Desember 2024.
Paris Dauda menyertakan foto kebun miliknya hancur dan runtuh pondasinya serta tanaman sayuran dalam kebun hilang akibat banjir luapan air sungai tersebut.
Dia pun meminta agar Mistang datang dan menyaksikan sendiri. Yang mana lahan miliknya sebelumnya 3.500.m2. Kondisi sekarang hanya tersisa 2.700 m.
Diungkapkannya Lokasi kebunnya itu berada di bibir sungai antara Kabupaten Barru dan Parepare atau persisnya berdampingan langsung dengan tanah milik Rusdi Masse (RMS). (LN)
