LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Sejak tahun 1995 -2023, kurun waktu 29 tahun sudah berinvestasi di kota Makassar, PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation(GMTDC) yang sepenuhnya dikontrol oleh Lippo Group tidak pernah melibatkan Pemerintah daerah dan Yayasan dalam pengelolaan investasi.
Hal itu terungkap usai rapat tertutup pemegang saham PT GMTDC yang dipimpin Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/1).
Mereka para pemegang saham diantaranya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kepemilikan saham 13%, sedangkan Pemkab Gowa dan Pemkot Makassar masing-masing 6,5% dan Yayasan Pembangunan Masyarakat Sulsel kepemilikan saham sebesar 6,5%.
Usai digelar rapat tertutup Wali Kota Makassar Moh Ramadhan Pomanto atau ‘Danny Pomanto’ (DP) kepada awak media mengatakan investasi yang besar seharusnya menimbulkan dampak ekonomis yang sebanding.
“Ini adalah persoalan kerja sama dengan GMTDC. Ini adalah salah satu bentuk investasi dan kita tentunya bersyukur adanya investasi di Kota Makassar,” ucap Wali kota Makassar dua periode itu.
“Akan tetapi investasi yang dimaksud adalah investasi yang saling menguntungkan atau investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah,” tambah Danny Pomanto kepada wartawan, Selasa (9/1/2024) kemarin.
Danny menilai hingga saat ini investasi Pemkot Makassar bersama tiga unsur pemegang saham lainnya di GMTD hanya melahirkan delusi belaka.
Bahkan Wali kota Makassar itu mempertanyakan bentuk pengelolaan saham di emiten pengelola pariwisata itu.
“Apa yang terjadi selama ini di GMTD? Adalah adanya delusi dan ketidaktransparanan dalam banyak keputusan. Dengan tidak melibatkan para pemegang saham,” cetus pemilik akronim DP itu
Dia pun menyebut Pemkot Makassar, Pemkab Gowa hingga Pemprov Sulsel akan membentuk menyatukan saham menindaklanjuti kondisi itu.
Dikatakannya Hal ini dilakukan untuk merevitalisasi kembali bentuk kerjasama dan investasi dengan pihak GMTD.
“Tindakan pertama, kami mempersatukan saham kami. Jadi saham-saham sisa dari 4 pihak,” tutur DP.
Pertama, Pemprov dengan 13%, Gowa dan Makassar masing-masing 6,5% dan yayasan juga 6,5%. Pada posisi itu, kita sekitar 32,5% kita satukan saham kita untuk bisa kembali bagaimana merevitalisasi kondisi investasi dan kerjasama dengan GMTD,” ungkap Danny Pomanto.
Namun sangat disayangkan oleh Wali kota Makassar itu pihak GMTDC tidak menghadirkan pihak otoritasnya untuk ikut dalam tiap pertemuan itu.
“Sayangnya beberapa kali kita undang, pihak otoritas GMTD tidak hadir. Hanya mengirim orang-orang yang bukan pemegang otoritas,” ungkap Danny.
“Sedangkan pihak pemerintah dan yayasan itu semua pemegang otoritas,” timpal Wali kota Makassar.
Sementara itu Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Sulsel Prof Hafid Abbas juga kecewa dengan kerjasama yang selama ini dibangun bersama GMTD.
Apalagi tanah yang dikelola oleh GMTD sangat besar namun tidak berdampak signifikan hasilnya.
“Itu ikhtiarnya demi kesejahteraan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah Sulsel. Karena tanah yang ada di GMTD itu sekitar 1.000 hektare, jumlah yang sangat besar,” sebut Hafid.
“Nah, apa yang terjadi? Sejak tahun 1995, jadi sudah 29 tahun. Itu ternyata sepenuhnya kepentingan Pemda ini dan yayasan tidak terwakili. Karena semua dikontrol pengelolaannya oleh pihak Lippo,” cetusnya.
“Sehingga tidak memberi harapan seperti yang diinginkan ketika dulu ini inisiasi. Ketika dipanggil, ternyata panggilan pertama dia tidak hadir dan tidak ada jawaban,” lanjut Hafid.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Asisten II Setda Provinsi Sulsel Ichsan Mustari menyoroti dividen dalam investasi di PT GMTDC. Ichsan menyebut, nilai dividen yang diterima dianggap sangat kecil.
“Yah, persentase sesuai dengan saham. Jadi sahamnya Pemprov Sulsel 13%, keuntungannya 13% juga kita hitung. 6,5% untuk Pemkot, Gowa, dan Yayasan,” ucap Asisten II Setda Provinsi Sulsel.
“Kayak gitu hitungannya. Terakhir ini, dari dividen saja untuk Sulsel begitu besar investasi, cuma Rp 58 juta pada tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 ini kan belum dihitung,” beber Ichsan Mustari
“Kami ingin memang bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Sulsel ini juga dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan ini kita tata mulai dari investasi yang ada di Sulsel,” ucapnya.
“Sementara itu berkembang terus di situ. Ini kita bukan perorangan atas nama gubernur atau Prof (Hafid Abbas). Tapi ini atas nama pemerintah dan masyarakat. Itu yang ingin kita perjuangkan,” tutup Asisten II Setda Provinsi Sulsel. (*)
