MAKASSAR||Legion News – Pemkot harus membangun sinergi dan memperkuat keharmonisan hubungan dengan pemerintahan Provinsi Sulsel dan pusat agar akselerasi pembangunan Makassar berjalan lancar.
Itu yang dijanjikan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman). Janji itu ditegaskan Appi-Rahman dalam kampanye virtual di Town Hall Appi-Rahman, Menara Bosowa, Rabu (18/11/2020).
Appi-Rahman tak mau meniru gaya kepemimpinan pemerintahan sebelumnya, yang dinilai kurang harmonis, sehingga pembagunan Kota Makassar mandek. “Harus ada hubungan baik dengan Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat. Untuk membangun Makassar. Terutama dalam urusan anggaran,”papar Rahman Bando, menanggapi pertanyaan warga secara virtual dari Kelurahan Biringkanaya.
Rahman mencontohkan satu kasus, saat dia menjabat. Akibat tidak sinerginya antara Pemkot Makassar dengan pemerintahan diatas, ada anggaran yang terpaksa dikembalikan.
“Saya pernah dua kali dapat anggaran dari pusat untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Rp1 miliar dan Rp4 miliar. Tapi walikota waktu itu (Danny Pomanto) tidak mau mendukung. Akhirnya dana itu kembali lagi ke pusat,” beber Rahman.
Masih menurut Rahman, untuk membangun Makassar, tetap dibutuhkan bantuan banyak pihak. APBD Kota Makassar sebesar Rp4 Triliun, masih terlalu kecil, jika dibandingkan jumlah penduduknya.
“Penduduk kita satu jutaan. Anggaran daerah kita cuma Rp4 triliun. Kecil ini anggaran cuma Rp4 triliun. Apa yang mau dibangga-banggakan. Kita harus pintar-pintar cari Dana Alokasi Khusus. Dana dari pusat. Makanya harus ada hubungan yang baik dengan provinsi dan pusat,” ulas Rahman.
Sinergi pemerintahan tak hanya dengan Pemprov Sulsel dan pusat. Appi-Rahman berkomitmen menjaga sinergi itu dengan pemerintahan yang ada di bawahnya. Menurut Appi, sebagai kota metropoltian, Makassar telah melewati serangkai perubahan dan perkembangan.
“Nah, perubahan ini harusnya berjalan seiring dengan pelayanan pemerintahan. Itu butuh harmonisasi pemerintahan mulai dari pemerintah sampai tingkat RT dan RW. Ini agar pelayanan kepada publik bisa berjalan lancar,”timpal Appi.
“Pelayanan publik adalah segala macam bentuk pelayanan. Baik berupa barang, jasa dan administratif. Untuk semua itu bisa berjalan baik, maka harus hadir tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam realitasnya di Makassar, tata kelola pemerintahan belum berjalan baik. Karena kurang harmonisasi antara lembaga yang ada,”tutup Appi.(*)
