Tak Mau Jatuh Korban Lagi, KPU Evaluasi Rekrutmen Anggota KPPS, Maksimal Usia 50 Tahun

LEGIONNEWS.COM – PEMILU, Tak ingin terulang kembali atas meninggalnya 894 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kini lembaga penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengevaluasi rekrutmen anggota KPPS.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Dia kemudian memaparkan sejumlah lembaga termasuk Komnas HAM, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kemenkes, melakukan riset terkait kematian anggota KPPS di Pemilu 2019.

• Baca juga:
  Mahasiswa, Pelajar dan Santri Tak Perlu Pulang, KPU Siapkan Posko Layanan Pindah Memilih

“Temuan-temuan yang ada di antaranya yang pertama, rata-rata yang meninggal usianya di atas 50 tahun. Kedua yang meninggal ada komorbid atau penyakit bawaan. Peringkat tiga teratas komorbid itu serangan jantung, diabetes dan hipertensi,” kata Hasyim di sela gelaran Deklarasi Pemilu Ramah HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

• Baca juga:
  Senin DP Hadiri Sidang Tipikor PDAM Makassar, HYL: Saya Hanya Usulkan Pembagian Tantiem dan Bonus di 2017

Berdasarkan riset ini, KPU mengajukan sejumlah evaluasi salah satunya, petugas KPPS maksimal berusia 50 tahun. Hal ini pun sudah diterapkan pada Pilkada 2020.

Advertisement

Kemudian untuk anggota KPPS yang sakit atau meninggal, dia menjelaskan KPU tidak memiliki desain anggaran untuk asuransi, tetapi berupa santunan.

“Santunan diberikan saat ada kejadian yang menimpa. Namun demikian kami berusaha supaya teman-teman tetap dapat perlindungan menggunakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang jaminan sosial tenaga kerja,” kata Hasyim seperti dikutip dari CNN Indonesia. Ahad (10/6/2023)

• Baca juga:
  PPP Ikhlas AHY Posisi Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo

Dalam instruksi tersebut, ada arahan pada sejumlah kementerian dan semua gubernur, bupati, walikota untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu.

Berangkat dari instruksi ini, KPU bersurat pada Kemendagri dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada Kemendagri, KPU meminta agar ada arahan dari kementerian buat para kepala daerah. Sementara surat buat KPU di wilayah, agar mereka berkoordinasi dengan pemda masing-masing sebab anggaran santunan berasal dari anggaran pemda.

“Toh penyelenggara pemilu kita ya warga setempat jadi itu jadi tanggung jawab pemda. Ketika nanti proses rekrutmen, untuk cek kesehatan, minta 0qlpemda untuk fasilitasi untuk memastikan kesehatan petugas KPPS sebelum bertugas,” ujarnya. (LN/CNN)

Advertisement