LEGIONNEWS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan RAPBN 2026 bakal fokus digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional.
Program prioritas dengan alokasi kenaikan terbesar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tahun depan, anggaran makan untuk anak-anak sekolah ini mencapai Rp 335 triliun.
Dana pendidikan yang dialokasikan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, maka dana MBG pada tahun depan setara dengan 44,2 persen dari anggaran pendidikan.
Dengan besaran anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp 335 triliun, nilainya hampir separuh total RAPBN tahun depan yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Prabowo Klaim Program MBG Sudah Hasilkan 290 Ribu Lapangan Kerja
Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan delapan bulan telah menciptakan dampak signifikan bagi masyarakat.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8/2025) lalu, Prabowo menyebut MBG tidak hanya meningkatkan gizi dan prestasi anak-anak di sekolah, tetapi juga membuka 290 ribu lapangan kerja baru.
“Program MBG telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja di dapur-dapur penyedia makanan, serta melibatkan lebih dari satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Selain itu, program MBG yang menyasar 82 juta anak dan ibu hamil ini disebut telah meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, memperbaiki gizi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Hingga kini, pemerintah telah membentuk lebih dari 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.
Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan MBG mendapat pengakuan dunia internasional. Menurutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai MBG sebagai investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah bangsa untuk masa depan.
“Ini bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat, pintar, dan produktif,” ujarnya.
Sejumlah ekonom menilai, keberadaan ratusan ribu lapangan kerja baru dari MBG berpotensi memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memperluas pasar bagi petani, nelayan, dan UMKM di daerah.
Namun, efektivitas program ini masih perlu terus dievaluasi agar manfaatnya merata hingga ke pelosok.
Menteri Keuangan
Postur rancangan undang-undang (RUU) APBN tahun 2026 pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka telah disampaikan dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI, Jumat (15/8).
Sebagaimana telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pengantarnya mengatakan APBN 2026 akan menjadi instrumen yang sangat diandalkan untuk mewujudkan amanat konstitusi Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur melalui 8 program prioritas yaitu;
- Ketahanan Pangan;
- Ketahanan Energi;
- Makan Bergizi Gratis;
- Program Pendidikan;
- Program Kesehatan;
- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM;
- Pertahanan Semesta; dan
- Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam penyampaiannya dikutip dari laman media sosial miliknya mengatakan bahwa perekonomian Indonesia yang terjaga baik hingga paruh pertama tahun 2025.
“Pertumbuhan ekonomi Q2 mencapai 5,12% yoy, inflasi terkendali 2,4% yoy, menjadi modal yang baik untuk memasuki tahun 2026 dan mewujudkan Asta Cita Presiden @prabowo.” tulis Menkeu Sri di akun media sosial miliknya seperti dilihat Sabtu (16/8)
Sri Mulyani menyampaikan postur RAPBN 2026:
Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun
Belanja Negara Rp3.786,5 triliun
Defisit APBN 2,48% PDB.
“Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,4% yoy, inflasi dijaga tetap rendah 2,5% yoy, suku bunga SBN 10 tahun 6,9% yoy, nilai tukar di kisaran Rp16.500/USD.”
“APBN 2026 juga didesain tetap adaptif dan responsif untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan di tahun depan. Semoga berbagai ikhtiar ini mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera.” tutup unggahan Menkeu Sri. (*)
