LEGION NEWS.COM – LSI Denny JA melakukan survei terkait dengan wacana penundaan Pemilu di 2024 mendatang. Survei dilakukan dengan menggunakan metodologi survei, Metode sampling, Multistage random sampling dengan jumlah responden , 1200 responden.
Berupa teknik pengumpulan data, Wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner dengan Margin of error : 2.9 persen.
Setelah pemilu dan pilpres 2019, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 (setiap lima tahun). Namun ada wacana/usulan tokoh politik dan partai politik untuk menunda pemilu tahun 2024. Seberapa setujukah
ibu/bapak dengan wacana atau usulan tersebut?
Terekam mayoritas pendukung Capres 2024 menentang penundaan Pemilu 2024 dengan scorer 60.5 persen.
Komposisi Pro-Kontra Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode
Mayoritas Pemilih Partai Koalisi Jokowi Ataupun Oposisi Juga Menentang Penundaan Pemilu. Terekam dalam survei 64.7 persen.
Setelah pemilu dan pilpres 2019, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 (setiap lima tahun). Namun ada wacana/usulan tokoh politik dan partai politik untuk menunda pemilu tahun 2024. Seberapa setujukah
ibu/bapak dengan wacana atau usulan tersebut?
Penduduk Kota Lebih Menentang
Isu Penundaan Pemilu. Setelah pemilu dan pilpres 2019, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 (setiap lima tahun). Namun ada wacana/usulan tokoh politik dan partai politik untuk menunda pemilu tahun 2024. Seberapa setujukah ibu/bapak muncul angka 71.8 persen penduduk perkotaan menolak penundaan pemilu, sedangkan penduduk di pedesaan terekam angka 65.8 persen.
Pemilih Pria Lebih Menentang Penundaan Pemilu. Setelah pemilu dan pilpres 2019, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 (setiap lima tahun). Namun ada wacana/usulan tokoh politik dan partai politik untuk menunda
pemilu tahun 2024. Seberapa setujukah ibu/bapak? Terekam angka 73.1 persen pria menolak lenundaan pemilu, sedangkan perempuan diangka 64.6 persen.
Mayoritas Pemilih Jokowi Pilpres 2019 Menentang Penundaan Pemilu. Setelah pemilu dan pilpres 2019, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 (setiap lima tahun). Namun ada wacana/usulan tokoh politik dan partai politik untuk menunda
pemilu tahun 2024. Seberapa setujukah ibu/bapak terekam angka Pendukung Jokowi-Ma’ruf 58.1 persen sedangkan Pendukung Prabowo-Sandi diangka 83.9 persen
Ada wacana/usulan untuk melakukan amandemen atau perubahan atas UUD 1945. Salah satu perubahannya yaitu untuk mengubah masa jabatan presiden yang maksimal dua periode, ditambah menjadi tiga periode. Seberapa setujukah ibu/bapak dengan wacana/usulan untuk
mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode? Muncul angka Rata Rata Nasional Penentang Penundaan Pemilu 68,5 persen. Rata Rata Nasional Penentang Presiden Tiga Periode 70,3 persen.
Alasan Mengapa Isu Penundaan Pemilu dan Presiden Tiga Periode Layu Sebelum Berkembang.
Alasan
Tak ada alasan kuat dan darurat untuk mengubah amanah reformasi, dan prinsip demokrasi yang sudah pula menjadi aturan konstitusi UUD 1945. Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan presiden dipilih paling banyak dua periode.
Alasan Pertama; Contoh Alasan Kuat: Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode
- Negara sedang perang,
- Bencana alam nasional yang membuat jaringan komunikasi porak-poranda,
- Negara di tahun pemilu (2024)sedang di puncak pandemik. Yang terjadi kini (2022) pandemic justru menurun.
Alasan Kedua; Prosedur melakukan Amandemen Konstitusi. UUD 1945 pasal 37 ayat (1) berbunyi: Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jumlah Anggota MPR RI sebanyak 711 orang (575 anggota DPR + 136 Anggota DPD RI).
Artinya untuk bisa diagendakan dalam sidang MPR, maka pengusul
amandemen harus memiliki dukungan 237 kursi (suara).
Total kursi PAN dan PKB sebanyak 102 kursi. Artinya masih kurang
135 kursi (suara)
Jika partai lain di DPR telah menolak. Hanya tersisa 136 anggota DPD RI.
Untuk bisa mengajukan PAN dan PKB harus bisa memperoleh dukungan semua anggota DPD RI (atau minimal 135 anggota DPD)
Layu Sebelum Berkembang?
Yang dimaksud layu sebelum berkembang, dua gagasan ini tak sempat divoting secara resmi di MPR untuk diamandemen, karena kekurangan pendukung.
Alasan Ketiga; Publik luas menentang penundaan pemilu dan presiden 3 Periode. “Mereka akan melawan secara militan.”
Alasan Keempat; Potensi lahir kerusuhan sosial dan penganjur penundaan pemilu dan presiden 3 periode dicap musuh rakyat dan penghianat reformasi. Memperpanjang periode kekuasaan
tanpa alasan yang kuat segera menjadi isu kezaliman. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial.
Kesimpulan dan Rekomendasi Komposisi Pro-Kontra Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode.
Hentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode karena tak ada alasan kuat.
Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri. PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
Gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi dalam istana sendiri tapi ditentang oleh faksi lain yang lebih besar juga dari istana.
Pemerintah sedang fokus dengan
penanggulangan Covid19 serta pemulihan ekonomi. Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan menjadi energi negative yang memecah fokus pemerintah. (Let)
