SOROTAN||Legion-news.com Partai Nasdem tiba-tiba berbalik arah soal revisi Undang-undang (UU) Pemilu, seperti yang telah diberitakan Legion-news.com pada edisi Rabu, 3 Februari 2021, dengan Judul “Mengapa Nasdem Mendorong Revisi UU Pemilu?” ada 4 hal penting sehingga partai Nasdem meminta untuk merevisi UU Pemilu.
Selang 2 hari kemudian Legion-News (LN) Jumat, 5 Februari 2021. Kembali mengangkat judul pemberitaannya “Partai Nasdem Mendukung Untuk Tidak Merevisi UU Pemilu”
Tentunya hal ini membuat publik tersentak atas sikap politik Partai Nasdem dalam hal sang pendiri partai restorasi Indonesia, Surya Paloh
Berikut kutipan (LN), Jumat (5/2). Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai perlunya menjaga soliditas partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan, dan bahu-membahu menghadapi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian bangsa.
“Cita-cita dan tugas NasDem, adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021)
Partai pimpinan Surya Paloh itu awalnya sangat bersemangat menyampaikan urgensi revisi UU Pemilu. Hal itu didasari dari evaluasi Pemilu serentak 2019 dan Pilkada serentak 2020.
Selain pileg yang terdistorsi karena pilpres, dan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia karena beban tugas yang berat, dengan disetopnya pembahasan revisi UU Pemilu yang di dalamnya ada UU Pilkada, maka pilkada akan dilakukan serentak pada 2024, tahun yang sama dengan penyelenggaraan pileg dan pilpres.
Itu artinya, sebanyak 272 kepala daerah (Gubenur, Bupati dan Walikota) hasil pilkada serentak 2017 dan 2018, akan dijabat oleh penjabat pemerintahan (Pj). Pj Gubernur dipilih Presiden, adapun Pj Bupati/Walikota dipilih Gubernur.
Dengan demikian pemerintahan tidak memiliki legitimasi langsung dari masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi, waktunya cukup panjang, satu sampai dua tahun.
Salah satu elite politik yang mempertanyakan sikap Partai Nasdem dan Surya Paloh adalah adalah mantan Presiden PKS M. Sohibul Iman.
“Jika alasan tidak perlu diadakannya pilkada 2023 dan 2024 karena kita sengan fokus pada pandemi dan resesi, kenapa hal yang sama tidak jadi alasan untuk tidak dilaksanakan Pilkada 2020?” tulis dia pada akun Twitter @msi_sohibuliman.
“Selalu ada alasan untuk tiap keputusan politik, itu ok, tapi tentu harus akuntabel argumentasinya,” sambung Sohibul Iman, mantan wakil ketua DPR itu.
Sohibul Iman mengomentari rublik Suluh di Kantor Berita Politik RMOL dengan judul Nasdem Akhirnya Tunduk Ke Jokowi, Kepentingan Bangsa Atau Takut Direshuffle?. (Let)
