MAKASSAR, Legion-news PB Ipmil Raya mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu agar segera membawa berkas calon Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Tengah ke Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini disampaikan oleh Igo Nugraha, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) PB Ipmil Raya, Rabu, (11/8/2021).
Menurutnya, jika berkas yang baru dibawah menghadap ke Kemendagri baik itu bersama Pemprov Sulsel atau tidak, maka perjuangan pembentukan Luwu Tengah sudah maju selangkah.
“Kita pahami bersama bahwa ada moratorium yang menghalangi pemekaran, tapi tidak ada salahnya berkas Luwu Tengah itu diajukan ke Kemendagri lebih awal agar tidak tertutupi atau dengan kata lain diketahui pemerintah pusat terkait adanya keinginan masyarakat Luwu Raya yang ingin memekarkan Luwu Tengah.” ungkap Igho kepada awak media, Rabu, (11/8).
Igho mengambil contoh Gubernur Jawa Barat Ridwab Kamil yang telah menyodorkan berkas pemekaran Kabupaten Bogor Tengah dan Barat ke Kemendagri.
“Itu langkah kongkrit mereka dalam berjuang, nah kita sampai saat ini belum ada pembahasan baik di Internal ataupun rencana membawa berkas yang baru. Padahal langkah itu harus segera dilakukan.” terangnya.
Selain itu, Igho mengungkapkan jika Pemda Luwu harus juga segera menyiapkan grand desain untuk CDOB Luwu Tengah.
“Kesiapan berkas sebagai tahapan pemekaran untuk di tindak lanjuti dalam sidang DPOD. Tentu Pemda juga harus mempersiapkan grand desain untuk wilayah pengusulan yang ingin dimekarkan.” cetusnya.
“Untuk itu Pemda Luwu jangan ketinggalan untuk terus mendorong pemekaran Luwu Tengah agar bisa disahkan sebagai DOB.” tutupnya.
Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan jika pembentukan suatu Daerah Otonom Baru (DOB) meliputi syarat fisik bagi Kabupaten yaitu 5 Kecamatan.
Sementara, CDOB Luwu Tengah sendiri yang berada di Kabupaten Luwu telah memiliki enam kecamatan yaitu Walenrang, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur.(**)
 Luwu agar segera membawa berkas calon Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Tengah ke Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).){kind=link}