MAKASSAR – Komite Jaringan Aktivis Mahasiswa atau KEJAM menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik aksi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Makassar.
SPBU yang menjadi sasaran aksi diantaranya SPBU yang berada di Jalan Urip Sumoharjo dan SPBU yang terletak di depan pintu satu Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan.
Aksi unjuk rasa itu berakhir di kawasan play over Km. 4 Panakukang, Kota Makassar. Sabtu (1/10) petang.
Aksi kali ini terkait dengan dugaan mafia BBM. Marak terjadi penimbunan BBM di Sulawesi Selatan disebutkan adanya dugaan pembiaran oleh aparat penegak hukum.
Dalam aksi itu ada 3 tuntutan yang disampaikan, Meminta kepada aparat penegak hukum untuk memeriksa pemilik SPBU di Jalan Urip Sumoharjo dan SPBU yang terletak di depan pintu satu Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan itu.
Menurut KEJAM di duga keras telah terjadi pelanggar terhadap Undang Undang (UU) nomor 11 THN 2020 tentang cipta kerja dan UU nomor 22 THN 2001 tentang minyak dan gas bumi.
KEJAM dalam aksinya, Meminta kepada pihak GM Pertamina MOR VII Makassar untuk memberhentikan pasokan BBM ke SPBU Pertamina 74.902.22 dan SPBU Pertamina 74.902.32 Racing.
Aktivis KEJAM juga meminta kepada pimpinan Polda Sulsel untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dirkrimsus Polda Sulsel yang dianggap turut mengetahui adanya pelanggaran pidana dalam dugaan penimbunan BBM Di sulsel.
“Bahan bakar minyak sudah menjadi keperluan vital bagi masyarakat sehingga ketidakstabilan distribusi BBM akan berdampak munculnya gejolak ditengah masyarakat,” kata Ariel saat menyampaikan orasinya.
“Kelangkaan BBM terkhusus jenis solar subsidi di beberapa daerah terkhusus Sulawesi Selatan kian marak terjadi, salah satu variabel kelangkaan BBM berjenis solar di akibatkan menjamurnya para mafia penimbun BBM akibat dari harga penetapan penjualan BBM bersubsidi dan BBM industri sangat menggiurkan dari segi keuntungan,” tambah Ariel.
“Keberadaan mafia BBM menjadi salah satu masalah besar dalam ketersediaan bahan bakar minyak di Sulsel, adapun masalah utama yang sebenarnya bukan pada besarnya subsidi yang harus dikucurkan pemerintah dari anggaran negara, melainkan kebocoran penggunaan atau penyaluran BBM yang selama ini terjadi,” ujar orator lainnya, Azhari.
“Meminta kepada aparat kepolisian untuk memeriksa dan mengaudit perusahaan milik saudara Santo yang bergerak di bidang distribusi solar industri yang diduga kuat sebagai kamuflase untuk pendistribusian solar ilegal,” tutur Azhari mengakhiri aksi di Sabtu petang itu. (**)
