Soal Baliho Indira, WRC Desak Bawaslu Makassar Edukasi Lurah dan Camat, Lutfi: Buat Pakta Integritas

FOTO: Kantor Bawaslu Kota Makassar (Properti: Antara)
FOTO: Kantor Bawaslu Kota Makassar (Properti: Antara)
Advertisement

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Lembaga anti rasuah Watch Relation of Corruption atau WRC Sulawesi Selatan mendesak agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar untuk mengundang 155 Kelurahan dan 15 Camat agar diberikan edukasi tentang larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam ivent Pilkada.

Dalam keterangannya kepada media WRC Sulsel berharap langkah seperti itu dilakukan oleh seluruh Bawaslu yang ada di Sulawesi Selatan.

“Kita lihat dan mendengar bersama gugatan di Mahkamah Konstitusi salah satu poin dalam gugatan hasil Pilpres 2024 itu adanya dugaan keterlibatan aparatur negara saat Pilpres lalu. Jadi saya pikir seperti itu tak terjadi lagi di pemilihan kepala daerah mendatang ini,” ujar Koordinator Bidang Pengawasan dan Penindakan WRC Sulsel, Din Arie Lutfi A, SH di Makassar. Kamis (18/4/2024).

“Bawaslu kota Makassar harus peka, apalagi pemasangan baliho milik istri Wali Kota Makassar itu diduga melibatkan Lurah. Bawaslu berkewajiban mengundang 155 Lurah dan 15 Camat se kota Makassar untuk diberi edukasi resiko bila para ASN itu terlibat politik praktis,” kata alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Negeri Islam Makassar itu.

Advertisement

“Tidak hanya di edukasi, mereka 155 lurah dan 15 camat berkewajiban menandatangani Pakta Integritas tidak terlibat politik praktik selama proses perhelatan Pemilihan Wali Kota Makassar,” tegas Lutfi.

Sebelumnya beredar kabar beberapa lurah mengeluh untuk memasang baliho berukuran besar milik Indira Yusuf Ismail untuk maju dalam kontestasi pemilihan Walikota Makassar pada November 2024, mendatang.

Terkait itu Camat Ujung Pandang Syahrial Syamsuri menegaskan jika informasi itu adalah hoax alias tidak benar, tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dia menegaskan, lurah maupun camat tahu posisinya sebagai ASN untuk netral dan tidak ikut dalam kontestasi politik.

Syarial pun mengaku sudah mengumpulkan seluruh lurah di Kecamatan Ujung Pandang untuk mengklarifikasi kebenaran informasi tersebut.

“Dari hasil pertemuan kami, poinnya semua lurah di Kecamatan Ujung Pandang tidak pernah melakukan pemasangan baligo. Tidak pernah curhat atau mengeluh kalau disuruh pasang baligo. Itu hoax,” kata Syahrial, Kamis (18/4/2024).

Diapun mengaku tidak perlu menanggapi informasi tersebut secara serius karena tidak benar adanya.

“Kami merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh karena kami tidak melakukan itu. Kami ASN tidak boleh melakukan hal yang mengarah politik,” tegasnya. (LN)

Advertisement