MAKASSAR||Legion-news.com Lambatnya Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Golkar Makassar dibawah kendali Munafri Arifuddin selaku ketua terpilih, menuai banyak komentar dari luar, terutama dari kalangan pengamat .
Pengamat Politik Sulsel Arif Wicaksono menganalisa terkait lambatnya SK pengurus yang dinilai sarat interfensi
Menurutnya tentang Kepengurusan DPD 2 Golkar Makassar, sebenarnya adalah domain Ketua Golkar Makassar, sebagai Ketua formatur terpilih hasil Musda Golkar Makassar bulan Maret 2021 yang lalu, dalam hal ini adalah Munafri Arifuddin atau Appi.
Berdasarkan mandat itu, pak Appi memiliki hak prerogatif untuk menyusun komposisi pengurusnya berdasarkan visi dan misinya yang tertuang dalam dokumen pendaftaran menjelang Musda yang lalu.
Tidak hanya itu, Appi juga dituntut oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe untuk menambah jumlah kursi DPRD dan juga meningkatkan performa partai dalam rangka rencana pencapaian tujuan politik di event Pemilu Serentak 2024.
Artinya, dengan begitu banyak dan beratnya target partai maka Appi pasti membutuhkan bukan hanya kader yang bagus komunikasi politiknya, tapi juga figur yang punya semangat lebih daripada figur lainnya. Sebagai Ketua Partai, Appi harus benar-benar rasional dalam mengambil keputusan terkait formasi kepengurusan Golkar Makassar untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan partai kedepan.
Namun tentu tidak mudah bagi beliau untuk memilih figur-figur personel yang akan mendampingi, mengingat secara organisasional, beliau harus mengakomodir kepentingan beberapa faksi di internal Golkar.
Menurutnya, Appi Butuh figur yang punya rekam jejak yang baik Appi butuh bukan hanya kader yang bagus komunikasi politiknya
Oleh karena itu, akademisi Fisip Universitas Bosowa ini berharap sikap Appi haruslah merdeka dari tekanan dan manuver kader atau figur yang ingin menggiringnya untuk memilih si A atau si B dalam proses pengambilan keputusannya. Harus ditimbang betul, siapa figur yang tepat pada posisi dan waktu yang tepat pula. Akomodasi yes, Intervensi no. (Anas)