PEMERINTAH, Legion-news Saat ini perekonomian dunia mulai pulih, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19.
Pertumbuhan global diprediksi mencapai 5,6% pada tahun 2021. Pada tahun 2020 yang lalu, perekonomian Indonesia diperkirakan akan pulih diangka 4,4% dan diharapkan menguat sampai dengan 5% ke atas pada tahun 2022.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan saat ini Pemerintah berupaya merancang kebijakan komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Salah satunya memfasilitasi inovasi sektor teknologi dan penyediaan talenta agar bisa mendukung peningkatan ekonomi digital.
“Government spending menjadi stimulus penting untuk mengatasi ekonomi. Seluruh negara di dunia diprediksi mulai mengadopsi pengetatan kebijakan fiskal di tahun 2021.
Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan fiskal yang agresif, bahkan sampai dibuka ruang di mana Indonesia membuka disiplin fiskal yang sebelumnya terbilang konservatif,” jelas Menteri Johnny dalam Webinar Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional yang berlangsung virtual dari Jakarta, Jumat (27/08/2021).
Menkominfo menyampaikan, dengan posisi defisit anggaran yang dibatasi sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara, 3% dari produk domestik bruto menjadi sangat agresif.
“Bahkan sampai dengan dibuka ruang 10%. Pemerintah, dengan kehati-hatiannya memanfaatkan 6,1%, pelebaran hutang kita dari PDB di tahun 2020 dan perlahan semakin diketatkan 5,7% dari PDB Indonesia tahun 2021,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, saat ini proses sirkulasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara sedang berlangsung di DPR RI untuk tahun 2022.
Dengan kebijakan itu, Menkominfo mengakui adanya dampak terhadap pelaku industri termasuk dari sektor jasa keuangan.
“Untuk itu, pelaku industri perlu mengantisipasi dampak dari kebijakan pengetatan fiskal secara bertahap ini, seperti dampak terhadap tingkat suku bunga crowding in out effect, iklim kompetisi, hingga pembiayaan inovasi berbasis teknologi digital,” tandasnya.
Menkominfo menegaskan Pemerintah berupaya melakukan intervensi agar bisa meningkatkan kualitas pertumbuhan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi pada human capital.
“Dalam hal ini, termasuk tentunya Digital Talent. Kita ingin agar pertumbuhan yang ditopang konsumsi juga ditopang produksi dan investasi dan ekspor yang memadai pada saat kita masuk ke recovery proses ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Pilar Transformasi Ekonomi
Menteri Johnny menyatakan ekonomi digital menjadi salah satu pilar sektor strategis dalam agenda transformasi digital nasional.
Menkominfo mengharapkan sektor ekonomi digital termasuk sektor jasa keuangan dapat berkontribusi memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Pemerintah berupaya meningkatkan kapabilitas digital pada 10 sektor prioritas ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dalam upaya untuk peningkatan cakupan keberagaman layanan digital, penerapan digitalisasi operasi bisnis, serta pengembangan ekosistem inovasi digital yang kolaboratif atau secara berkolaborasi,” tuturnya.
Di samping itu, Menteri Johnny mendorong sektor jasa keuangan tidak hanya mengantisipasi disrupsi dan inovasi pemain fintech baru.
“Namun juga perlu melihat potensi akan kebutuhan produk-produk keuangan terkini sebagai instrumen bagi pembiayaan inovasi berbasis teknologi digital maupun pembiayaan upaya digitalisasi di berbagai sektor,” ungkapnya.
Menkominfo menjelaskan Pemerintah telah menyiapkan beberapa inisiatif utama peta Jalan Indonesia digital untuk dilaksanakan di sektor ekonomi digital.
Inisiatif antara lain mendorong penggunaan sistem pembayaran digital bagi para pelaku usaha dan memperluas program dan instrumen pembayaran digital untuk koperasi.
“Ada juga upaya mengembangkan Indonesia menjadi fintech Hub Asia Tenggara, membangun instrumen pendanaan berbasis kapital venture bagi UMKM/Ultra Mikro dan perusahaan rintisan, serta menerapkan sistem score kredit nasional untuk meningkatkan akses kredit,” jelasnya.
Webminar itu juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso; direktur utama dan direksi jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan dan pasar modal, serta perwakilan asosiasi di sektor jasa keuangan. (Humas Kemkominfo)
