![FOTO: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto [Properti IG]](https://legion-news.com/wp-content/uploads/2021/11/sekjenpdiperjuangan_20211113_183558_0_compress61.jpg "sekjenpdiperjuangan_20211113_183558_0_compress61")
LEGION NEWS.COM – Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengusulkan sistem Pemilu 2024 mendatang kembali ke pada proporsional tertutup, seperti yang pernah dilaksanakan saat Pemilu 2004 silam.
Menurut Hasto sistem ini dinilai lebih irit. Pemilih tak lagi mencoblos caleg.
“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi partai,” kata Hasto dalam keterangan tertulis dikutip detikcom, Minggu (27/2/2022).
BACA JUGA: KPU Luncurkan Aplikasi Mobile “Lindungi Hakmu” Cek Data Kamu
Sistem Proporsional Tertutup
Dilansir dari Wikipedia indonesia. Sistem proporsional tertutup adalah satu macam dari sistem perwakilan berimbang dimana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik.
Dalam sistem daftar tertutup, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu,
Sehingga calon yang menempati urutan tertinggi dalam daftar ini cenderung selalu mendapat kursi di parlemen sedangkan calon yang diposisikan sangat rendah pada daftar tertutup tidak akan mendapatkan kursi.
Lanjut Hasto, Hasto menyebut sistem proporsional tertutup ini pernah diterapkan pada Pemilu 2004. Saat itu, ada kontestasi Pemilu Legislatif serta Pemilu Pilpres I dan II dengan menelan biaya hanya sekitar Rp 3,7 triliun.
“Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang-lebih Rp 3,7 triliun,” ujar Hasto.
Hasto Kristiyanto kemudian menyinggung soal penundaan Pemilu 2024. PDIP, kata Hasto, saat ini tengah fokus mengurusi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga kedelai ketimbang berimajinasi soal penundaan Pemilu.
“Bagi PDI Perjuangan prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu,” kata Hasto.
Hasto menerangkan persoalan terkait kebutuhan pokok menunjukkan kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Hasto menyebut urusan rakyat jauh lebih penting daripada pembahasan Pemilu 2024 yang sejatinya telah disepakati pada 14 Februari 2024.
Berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.
Hasto menyebut tingginya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi. Hal itulah yang menjadi dasar bagi presiden dan wapres 2024 nantinya untuk melanjutkan kemajuan di seluruh aspek kehidupan.
“Bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya. (**)
