SBY Turun Gunung Jelang Pemilu 2024, JK: Suatu Peringatan bagi Pemerintah dan Penguasa

FOTO: M. Jusuf Kalla
FOTO: M. Jusuf Kalla

JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mulai memanaskan mesin Partai berlambang mercy segitiga itu. Pengamat hingga mantan Wakil Presiden menyebutkan SBY turun gunung jelang Pemilu 2024 secara serentak

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) misalnya. Dia menanggapi turun gunungnya SBY menjelang Pemilu 2024.

JK menyebut bahwa turun gunungnya SBY tentu pada kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Jadi sistem di Partai Demokrat itu, peran beliau itu berarti keputusan terakhir pada majelis tinggi, jadi dia memang tinggi kan. Jadi, dia turun menjelaskan artinya dia turun di atas ke bawah kan,” ujar Wakil Presiden era SBY ini dikutip dari YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (23/9/2022).

Advertisement

Seperti diketahui, SBY juga sempat menyinggung alasannya mengapa harus turun gunung menghadapi Pemilu. Menurutnya, ada tanda-tanda Pemilu 2024 dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil.

Jusuf Kalla pun menegaskan bahwa pernyataan SBY soal potensi kecurangan Pemilu tersebut adalah suatu peringatan bagi pemerintah dan penguasa.

Kendati demikian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini meyakini bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan melaksanakan Pemilu 2024 dengan benar sesuai konstitusi.

“Saya percaya bahwa peringatan Pak SBY tuh sebenarnya sejalan dengan berpikirnya Pak Jokowi bahwa menjaga sekali lagi menjaga konstitusi, menjalankan demokrasi secara baik, dan juga mengikuti kehendak rakyat,” beber Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengaku harus turun gunung dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dirinya mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil.

“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9) lalu.

“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” tuturnya. (Sumber: populis)

Advertisement