LEGION NEWS.COM, JAKARTA – Janji Presiden Joko Widodo soal dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meleset. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didanai dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan.
Selain itu, dana juga bisa diambil dari pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, baik dalam maupun luar negeri. Dikutip dari Kompas.com Sabtu, (9/10).
VIDEO: Ilustrasi Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung [Kemkominfo RI]
Analis Kebijakan Publik, Said Didu mengingatkan adanya jebakan infrastruktur oleh China yang dialami Indonesia.
Hal itu disampaikan, setelah Presiden Jokowi memutuskan mengizinkan penggunaan APBN untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Padahal saat awal pembangunannya, Jokowi menegaskan tidak memperbolehkan APBN digunakan untuk proyek tersebut.
Said Didu pun menilai bahwa Indonesia saat ini kemungkinan berada di dalam jebakan infrastruktur yang dibuat China.
“Berbagai negara mengalami hal seperti itu, dan ada negara yang malah kehilangan kedaulatannya, mengganti mata uangnya, hanya karena sudah terjebak oleh infrastruktur,” ujarnya, Minggu, 10 Oktober 2021, dikutip dari kanal Youtube MSD.
Said Didu menambahkan bahwa terdapat negara yang sudah menyerahkan infrastrukturnya untuk dikelola China.
Ada negara yang sudah menyerahkan infrastrukturnya untuk dikelola oleh negara lain, dalam hal ini China, ada negara yang tidak lagi bisa bergerak kecuali bekerja sama dengan China karena sudah terjebak. Nah ini namanya jebakan infrastruktur,” katanya.
Terkait jebakan infrastruktur tersebut, Said Didu mengungkapkan bagaimana cara China melakukan jebakan infrastruktur.
“Cara menjebak infrastruktur begini, biasanya dia lihat pemimpin ini apa yang dia sukai. Kebetulan Presiden Jokowi suka sekali infrastruktur, maka biasanya yang menjebak itu adalah membikin studi kelayakan yang saya katakan untung, setelah dimenangkan maka dia menaikkan harganya dan selanjutnya meminta jaminan Pemerintah,” tuturnya.
Akan tetapi setelah di tengah jalan, negara yang menawarkan proyek tersebut akan menaikkan harga.
“Setelah tengah jalan, itu naik lagi harganya. Kemudian Pemerintah harus memasukkan uang. Itulah namanya tahapan jebakan,” ucap Said Didu.
Dia pun menekankan bahwa sudah banyak berbagai macam proyek negara yang telah masuk ke dalam jebakan.
“Nah, jebakan seperti ini yang harus kita hindari, karena ujungnya nanti yang paling keras adalah akan mengambil infrastruktur tersebut atau negara disuruh mengganti. Tapi yang paling ringan adalah bahwa tarifnya dinaikkan,” tutur Said Didu.
Dia juga menuturkan apa yang menjadi penyebab jebakan infrastruktur dalam sebuah proyek pembangunan.
“Jebakan infrastruktur itu bisa dua hal penyebabnya, adalah over investment atau over capacity, maksudnya kapasitasnya yang lewat hanya 10 di tol tapi dibangun kapasitas 20. Akhirnya menjadi rugi,” kata Said Didu.
Sedangkan untuk over investment, dia menyebutkan bahwa contoh yang paling jelas adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. (**)