LEGION NEWS.COM – Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi sebaiknya melakukan percepatan pemilu, bukan malah menundanya.
Apalagi, kata Rocky Gerung, mempercepat pemilu itu bukan tindakan melanggar konstitusi. Ia memperjelas, konstitusi tidak melarang bahwa pergantian Presiden bisa tidak tepat waktu kalau kapasitas Presiden tidak mampu.
“Itu pentingnya diucapkan secara terbalik dalam keadaan sekarang, justru lebih baik Presiden Jokowi mempercepat Pemilu,” kata Rocky Gerung.
“Kan itu tidak melanggar konstitusi. Kan konstitusi tidak melarang bahwa pergantian Presiden bisa tidak tepat waktu kalau kapasitas Presiden tidak mampu,” sambungnya.
Menurut Rocky Gerung, Jokowi dinilai harus sadar diri dengan keadaan yang sekarang. Jokowi sebagai kepala negara tetapi dinilai tidak bisa mengontrol meroketnya harga-harga yang dikatakan pria asal Solo itu ada pemain di belakanganya.
“Jadi jangan tunggu orang anggap Presiden tidak mampu, dia bisa secara bijaksana mengatakan lebih baik mempercepat Pemilu karena dia memberikan kesempatan pemulihan ekonomi dipimpin oleh orang lain,” ujar Rocky Gerung.
Melansir Pikiran Rakyat, Sabtu, 12 Maret 2022, Jokowi diminta untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala negara karena dianggap tidak mampu. Ketidakmampuan Jokowi dinilai dari segi ekonomi ketika harga barang-barang kebutuhan yang melonjak tinggi dan langka. Salah satu contoh barang kebutuhan yang langka di masyarakat yaitu minyak goreng. Bahkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, harga minyak goreng mencapai Rp70 ribu per liter.
Selain harga minyak goreng yang naik dan sulit didapatkan, harga gula dan bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan akan mengalami pelonjakan. Di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut, lingkaran Jokowi dinilai terus mengkampanyekan tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang merupakan tahun berakhirnya kepemimpinan orang nomor satu di Indonesia saat ini.
Selain itu, Jokowi juga dianggap hanya mempedulikan soal pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur ketimbang menyelesaikan permasalahan harga kebutuhan pokok masyarakat yang terus naik. (Sumber: terkini)