MAKASSAR||Legion-news.com Rapat Banggar dengan TAPD di DPRD Sulsel, Sekertaris Daerah (Sekda) mewakili Gubernur hadir, Selasa (2/2/2021). Salah satu anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi menuturlan banyak hal diabahas termasuk curhatan para rekanan kontraktor di Pemprov Sulsel.
“Pernah dengar keluhan para rekanan pemprov yang belum dibayarkan 2020? Pemprov menyisakan 306 M hutang ke beberapa rekanan, sehingga kami menerima banyak curhatan dari rekanan pemprov. Pernah membaca berita, TPP ASN pemprop belum terbayarkan?,” kata Sri Rahmi, Rabu (3/2/2021).
Kenapa terjadi? Karena faktor pandemi, dana transfer pusat terlambat masuk. Itu penjelasan dari kepala Bapelitbangda Sulsel.
“Nah, semua hal di atas menjadi pembahasan kami di rapat kemarin,” sambung Sri Rahmi.
Sedangkan, Kepala BPKD, Rasyid, menyampaikan bahwa Gubernur baru menandatangani Surat Keputusan (SK)Ā Parsial untuk semua pendanaan itu.
“Ada Rp306 M, dana disiapkan Pemprop saat ini untuk menyelesaikan semua kewajiban yang tersisa di 2020 kemarin,” tururnya.
Tapi, pemprov membuat skema prioritas pembayaran : pertama, Kepada para rekanan sektor konstruksi. Ini menjadi prioritas utama, karena di sektor ini ada biaya gaji tukang yang harus segera dibayarkan oleh kontraktor dan biaya belanja material
Prioritas kedua adalah rekanan belanja barang modal. Ketiga, Prioritas ketiga, pembayaran TPP.
Semua pihak diminta kerjasamanya agar kondisi seperti ini tidak terulang lagi di 2021.
Solusinya :
- Pengajuan SPM diatur bertahap sehingga tidak menumpuk di pertengahan Desember
- Masing-masing OPD harus membuat laporan kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban pembayaran TPP. Ini menjadi temuan BPK saat pemeriksaan kemarin.
Rapat kemarin masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk Banggar. Insya Allah setelah reses (4-9 Feb) kami akan kembali raker dengan TAPD.
Jika ada teman Fb/Ig saya yang rekanan pemprop yang belum dibayarkan haknya, segera koordinasi dengan OPD terkait. (Anas)