LEGION NEWS.COM – Polemik terkait desakan pemutusan kontrak PT Vale makin panas. Bukan hanya melibatkan Vale dan Komisi D, DPRD Sulsel, tapi juga merembet ke perseteruan internal DPRD. Terakhir, wakil Ketua DPRD Sulsel, Nikmatulla, menyayangkan adanya pengusiran yang dilakukan terhadap perwakilan PT Vale dalam rapat dengar pendapat, Kamis lalu.
Dalam keterangannya kepada wartawan di DPRD Nikmatulla mengatakan merasa terganggu dengan narasi yang menyebutkan DPRD mengusir utusan PT Vale. “Lagian rapat yang digelar Komisi D adalah RDP bukan rapat pengambilan keputusan,” Kata Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Ketua Demokrat Sulsel itu. Jadi PT Vale sudah tepat untuk mengutus orangnya yang paham dan mengerti soal pengelolaan limbah.” bebernya.
Menanggapi statemen Ni’matullah, Rahman Pina tak bergeming. Ia tetap kukuh pada putusannya. Politisi Golkar ini malah mengaku kaget atas statemen Ni’matulla yang tiba-tiba menyalahkan komisi D.
“Saya seakan tak percaya, kalau betul pak Ulla berubah karakter. Dia dulu baik, mengayomi, peduli dengan pengusaha lokal. Kok tiba tiba bela pengusaha asing, lalu menyalahkan komisi. Gaya dia tidak begitu. Selama ini dia sangat hargai dinamika yang terjadi di setiap komisi. Saya kemudian bertanya tanya, ada apa dia dengan Vale?.” ungkap Rahman Pina, dalam rilisnya sekaligus klarifikasi atas pemberitaan media ini.
Menurut Rahman Pina, jauh lebih baik jika Nikmatulla diam karena dia tidak ikuti prosesnya di komisi. “Dia juga juga tak pernah bertanya ke anggota dan pimpinan komisi D. Lalu tiba koar koar diluar. Ingat, komisi bukan bawahannya pak Ulla,” kata Rahman Pina.
“Tidak ada urusan saya dengan pak Ulla. Saya bukan kader dan anggotanya yang dia bisa perintah dan larang larang. Selama itu untuk kepentingan rakyat. Saya akan terus berjuang. Silahkan dia kalau mau bela pengusaha asing di Vale, boleh boleh saja. Tapi jangan membangun opini seakan akan ada kepentingan pribadi dan kelompok terkait sikap kami di komisi. Tidak ada itu. Mestinya sebagai pimpinan, kalau informasi yang dia tidak utuh, bisa bertanya,” ujar mantan legislator dua periode DPRD Makassar ini.
Dia berharap Ni’matullah baca ulang tata tertib DPRD Sulsel sebelum bicara terkait kewenangan AKD, termasuk komisi dan pimpinan DPRD.
“Jangan sampai dia kira komisi itu bawahannya. Dia bisa intervensi fraksi Demokrat, tapi komisi tidak. Kalau ada sikapnya berbeda, mestinya dia sampaikan baik baik ke anggota fraksi Demokrat yang ada di komisi D agar sikap itu disampaikan saat rapat. Jangan setelah rapat selesai, bicaranyanya diluar,”katanya lagi.
Politisi Golkar ini pun kembali menegaskan, bahwa Komisi D tak pernah mengusir utusan PT Vale di DPRD.
“Kami hanya ingin memastikan yang diundang betul betul hadir. Kami mengundang Direksi PT Vale, tapi yang datang bukan direksi. Pak gubernur saja kalau diundang datang, apalagi hanya Vale. Jangan seakan akan mereka lebih kuasa dari gubernur,” katanya.
Dirinya juga kembali menegaskan bahwa Dinas pertambangan adalah mitra komisi D, karena itu, sudah menjadi tanggungjawabnya untuk bisa mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Sulawesi Selatan. (*)
