LEGIONNEWS.COM – JAKARTA, Forum Sinergi Komunitas Merah Putih bersama kuasa hukum resmi melaporkan Wali Kota Denpasar ke Bareskrim Mabes Polri, menyusul polemik pernyataannya terkait penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) desil 6–10 yang dikaitkan langsung dengan Presiden.
Pelaporan tersebut didampingi oleh Purwanto M. Ali yang menyampaikan bahwa pernyataan Wali Kota Denpasar telah memicu kegaduhan publik dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di media sosial untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purwanto, Wali Kota sebelumnya menyebut bahwa Presiden secara langsung menonaktifkan PBI JK desil 6–10, yang berdampak pada sekitar 24 ribu warga Kota Denpasar.
Pernyataan itu kemudian menyebar luas, diglorifikasi, dan dikapitalisasi oleh sejumlah akun dan netizen.
“Walaupun sudah ada permintaan maaf, pernyataan tersebut terlanjur beredar dan terus digunakan untuk membangun narasi serangan terhadap Presiden. Tidak mungkin semua konten yang mengutip pernyataan itu bisa diturunkan,” ujar Purwanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media Kamis malam (19/2/2026)
Forum menilai, sebagai pejabat publik, setiap pernyataan yang menyangkut kebijakan nasional harus disampaikan secara cermat dan berbasis kewenangan yang jelas. Apalagi jika menyebut langsung kepala negara dalam konteks kebijakan yang sensitif dan menyangkut hajat hidup masyarakat.
Pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri dimaksudkan untuk meminta klarifikasi hukum serta memastikan tidak terjadi penyebaran informasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak Wali Kota Denpasar terkait laporan tersebut.
Forum Sinergi Komunitas Merah Putih berharap proses hukum berjalan objektif dan transparan, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terutama di era digital yang mempercepat penyebaran informasi. (*)
