LEGIONNEWS.COM – SURAKARTA, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023) sore. Kunjungannya ke sana adalah untuk mengecek secara langsung kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2022 oleh masyarakat.
“Saya kaget, yang antre masih banyak padahal kan kita bisa e-Filing dari rumah, online dari rumah, ternyata memang WP (wajib pajak) ingin memastikan yang diisi itu betul, kadang-kadang kurang yakin kemudian ke sini ditanyakan baru dibayar,” ucap Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.
- Baca juga:
Jelang Ramadan, Presiden Cek Ketersediaan Bahan Pokok di Pasar Mendenrejo Blora - Baca juga:
Paling Pelosok, Presiden Jokowi Tinjau Pasar Mendenrejo di Blora
Presiden menyebut, hingga tanggal 9 Maret 2023, sebanyak 6,6 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT. Presiden menilai angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,4 juta dalam periode waktu yang sama.
“Lalu ini sudah 6,6 [juta], artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal, masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT, ini yang saya senang,” tandasnya.
- Baca juga:
SMRC: Ada Peluang Prabowo-Ganjar Dipasangkan dalam Pilpres 2024 - Baca juga:
Giliran Pemuda Aswaja Minta Pemilu 2024 Ditunda - Baca juga:
Menurut Yusril Bakal Terdampak Luar Biasa Jika Pemilu Ditunda
“Saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT lewat e-Filing hari Senin yang lalu,” lanjut Presiden.
Kepala Negara mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar dapat segera menyampaikan SPT hingga tanggal 31 Maret 2023. Kepala Negara menyebut bahwa penerimaan negara dari pajak nantinya akan digunakan untuk mendorong pembangunan tanah air.
- Baca juga:
Mahfud Telanjangi Sri Mulyani Soal
Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 300 triliun di Kemkeu - Baca juga:
PPATK dan KPK Temukan Uang Senilai Rp 37 miliar Safe Deposit Box Milik Rafael - Baca juga:
Politisi PKB Merasa Heran dengan Pengakuan Menkeu Sri Mulyani Soal Surat dari PPATK
“Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan, itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” tegasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa. (BPMI SETPRES/UN)
