JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan arahnya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 1 Desember 2022
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Presiden dihadapan Pimpinan Tinggi Negara, Para Menteri menyampaikan terkait dengan situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, ekonomi Indonesia termaksud yang terbaik diantara negara berkembang.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Nadiem Beberkan Alokasi APBN 2023 di Kemendikbudristek
Presiden Jokowi, Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan, Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang.
“Ini adalah kerja keras kita semuanya. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5 persen. Terakhir, saya mendapatkan angka 5,8 persen, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen,” ungkap Presiden di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 1 Desember 2022.
“Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen,” tutur Jokowi.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Menkeu Ungkap Kerja Keras APBN Dalam Pemulihan Perekonomian Nasional
Dia pun menjelaskan, Volume perdagangan Indonesia yang tumbuh hingga mencapai 58 persen dan mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut
“Volume perdagangan kita juga terus tumbuh hingga mencapai 58 persen dan kita mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut. Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi, perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Pemerintah Jaga Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen
“Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak,” katanya.
Oleh sebab itu Presiden meminta kepada para pembantunya untuk senantiasa waspada dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu.
“Kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” harap Presiden.
Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global, tergambar tadi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, untuk APBN 2023, menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Hadapi Perekonomian Global 2023, Presiden: Optimistis Namun Tetap Waspada
Meskipun juga gubernur, bupati, wali kota, di bawah juga melakukan secara riil terhadap sumbernya, baik distribusi, baik pasokan yang ada di daerah masing-masing.
APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Untuk itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan.
Pertama, penguatan kualitas SDM [sumber daya manusia]. Sekali lagi, yang pertama, penguatan kualitas SDM.
Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi.
- Berita Terkait:
BACA JUGA: Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Enam Dubes Negara Sahabat
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara.
Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi.
Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Presiden juga meminta kepada jajaran menteri kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk fokus dalam membuat kebijakan.
Jokowi juga tegaskan dibutuhkan nya pengawalan yang ketat di lapangan. Mengendalikan secara detail belanja-belanja Kementerian, lembaga negar, pemerintah daerah,
“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Juga, perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Presiden.
“Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali, ini momok semua negara, inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” beber Jokowi.
Diakhir arahannya presiden meminta agar para menteri, pimpinan tinggi lembaga negara dan Pemerintah Daerah percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. (LN)
