JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna mengenai Perkiraan Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan COVID-19, serta Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022.
Hadir dalam sidang Kabinet itu diantaranya Wakil Presiden, Para Menko, Menteri, Pimpinan lembaga negara.
Presiden menyampaikan beberapa hal yang perlu di antisipasi di penghujung tahun 2022 dan saat memasuki tahun 2023 mendatang.
“Di penghujung tahun 2022 dan memasuki tahun 2023, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan,” ujar Presiden seperti dikutip dari website setkab.go.id Selasa (6/12)
Berikut penyampaian Presiden Jokowi dalam sidang kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022.
Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan.
Dan, memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai.
Yang kedua, mengenai kondisi perekonomian tahun 2023. Sekali lagi, kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun. Kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu.
Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.
Yang ketiga, yang berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak. Saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi, peningkatan konsumsi, terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat. Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib, tidak bisa ditawar lagi.
Kemudian, di awal-awal tahun ini biasanya yang memulai pasti, yang mendahului pasti Kementerian PUPR. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detail, jangan terjebak pada rutinitas.
Yang kedua, belanja. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan inflasi. Saya minta pada Mendagri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan, tapi ada beberapa daerah yang belum, tolong diberikan peringatan. Dan, ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9 lari turun ke 5,7 lari turun ke 5,4. Ini artinya melakukan, daerah sudah melakukan, tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi.
Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan peningkatan investasi. Karena kunci pertumbuhan ekonomi di 2023 selain tadi belanja yang menyangkut konsumsi, kemudian pengendalian inflasi, peningkatan investasi ini harus. Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ini sangat mempengaruhi growth kita, sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi, kita sudah berbicara mengenai, setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan, segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera akan kita umumkan, karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini.
Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan peningkatan ekspor. Kalau pasar-pasar besar kita, baik Tiongkok maupun Amerika permintaannya turun, demand-nya agak menurun atau drop, ya mestinya Kementerian Perdagangan bisa menggeser, mengalihkan ke negara-negara lain yang kira-kira memiliki permintaan yang sama. Saya lihat punya potensi besar itu India, yang enggak pernah kita rutin kita lakukan pendekatan ke sana.
Juga, yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Ini yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan asing ini penting sekali, utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, di Mandalika, di Borobudur yang harus terus kita dorong.
Yang terakhir, yang berkaitan dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-19. Ini yang tetap terus harus kita lakukan. Meskipun saya melihat ini sudah terjadi penurunan yang lumayan banyak karena di 5 Desember kemarin, setelah sampai naik ke 6 ribu bahkan 7 ribu, per 5 Desember kemarin saya melihat sudah kasus hariannya sudah di angka 2.234. Kemudian, percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan, agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik. (Sumber: Setkab)
