KAMBOJA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakhiri kunjungan kerjanya di Phnom Penh, Kamboja, Usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT Terkait lainnya.
Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo kembali ke Tanah Air pada Minggu (13/11/2022) sore.
Selama menghadiri KTT) ASEAN
Presiden RI Joko Widodo memaparkan tiga hal fokus utama ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan. Hal tersebut disampaikannya saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11/2022).
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan WEF Profesor Klaus Schwab
Hal pertama adalah penguatan fiskal negara ASEAN. Presiden Jokowi mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian pula dengan efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.
“Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90% dunia usaha ASEAN,” ucap.
Hal kedua menurut Presiden Jokowi adalah penguatan dukungan keuangan internasional. Presiden menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespon krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” katanya.
Hal ketiga yang disampaikan Kepala Negara yaitu perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Presiden menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegasnya.
Di akhir pengantarnya, Presiden RI kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam dialog tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BPMI SETPRES/AIT)
