LEGIONNEWS.COM – NABIRE, Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) menggelar aksi unjuk rasa yang menuntut agar PT. Freeport tambang raksasa terbesar di Indonesia ditutup.
Menurut FIM-WP, Keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai simbol kapitalisme di tanah Papua.
Selain isu penutup PT Freeport Indonesia, FIM-WP juga menyampaikan diberikan hak penentuan nasib sendiri. Aksi itu koordinator Yance Pugao dan Apnel Selegani.
Aksi unjuk rasa yang sedianya titik konsolidasi di Jipra II, Pasar Karang, Jalan Kusuma Bangsa dan Siriwini, Nabire. Senin, 7 April 2025, Tak mendapatkan izin oleh aparat kepolisian setempat.
Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, SIK menegaskan, penolakan rencana aksi unjuk rasa tersebut disebabkan surat pemberitahuan aksi tidak memenuhi syarat administratif karena tidak mencantumkan penanggung jawab kegiatan dan jumlah massa yang akan terlibat unjuk rasa.
“Surat pemberitahuan baru masuk tadi (Minggu, 6/4) pagi. Di dalamnya tidak ada nama penanggung jawab maupun data jumlah massa yang jelas,” ujar Kapolres Nabire kepada media.
Oleh karena itu pihak Polres, mengatakan Surat tanda terima pemberitahuan tidak dapat kami keluarkan.
Pihak Polres Nabire telah berupaya melakukan langkah koordinasi dengan koordinator lapangan aksi. Namun, upaya tersebut ditolak oleh pihak FIM-WP.
“Petugas kami mencoba menemui pihak korlap, namun ditolak dan mereka menyampaikan bahwa akan bertemu langsung di lapangan besok,” kata AKBP Samuel Dominggus.
Mantan Kapolres Dogiyai itu lebih lanjut mengatakan penolakan rencana aksi unjuk rasa tersebut atas pertimbangan lain. Mengingat aksi unjuk rasa yang akan digelar itu masih dalam masa libur hari raya yang berlangsung hingga Selasa (8/4).
Rencana unjuk rasa itu dikhawatirkan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kurang kondusif serta terganggunya aktivitas warga.
Samuel mengaku, guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Polres Nabire bersama jajaran TNI menyiagakan 460 personel gabungan. Para personil tersebut akan ditempatkan di enam titik strategis. Selain itu, 60 personel cadangan juga disiapkan sebagai langkah antisipatif.
Samuel menambahkan, seluruh aparat diminta bertindak sesuai Prosedur Operasional Standar atau Standard Operating Procedure (SOP) dengan pendekatan persuasif dan humanis. Pihaknya juga menegaskan, larangan terhadap aksi long march sebagai bentuk pencegahan potensi gangguan ketertiban umum. (*)
