LEGIONNEWS.COM – Ketua Fraksi Gerindra menyoroti rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal oleh pemerintah kota Makassar yang dinilainya tak sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Kasrudi mengestimasikan sekitar 1000 orang bakal terdampak PHK massal. Seperti Laskar Pelangi yang mencapai 600 orang yang berada di dinas pendidikan dan beberapa dinas lainnya.
Kasrudi menyebutkan pemerintah pusat tengah gencar gencarnya mendorong agar tidak ada PHK.
“Pemerintah pusat saat ini lagi gencar-gencarnya mendorong agar tidak ada PHK,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar. Jumat malam, (16/5).
“Ini tiba-tiba Pemkot Makassar mengadakan PHK, kayaknya PHK massal,” katanya.
“Bagaimana dengan keluarga mereka yang di putus hubungan kerja dengan pemerintah kota?” tanya Kasrudi.
Anggota DPRD Makassar, Menyampaikan agar pemerintah kota dalam evaluasi pegawai kontrak harus transparan. Indikator dan langkah antisipasinya juga harus transparan ke publik.
“Jadi paling tidak kalau mau begitu ada antisipasi, dibuka, diperjelas, seperti ini, misalnya ada yang salah makanya perlu dievaluasi,” tutur Kasrudi.
“Tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan pegawai begitu,” katanya menambahkan.
Dikatakannya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum memberi penjelasan ke DPRD Makassar secara resmi terkait evaluasi tenaga kontrak yang bakal di PHK massal.
Katanya dengan PHK massal itu dampaknya akan berpengaruh pada keluarga para pegawai tersebut.
“Tidak ada penjelasan yang detail ke kami (DPRD), Setiba-tiba ada pengurangan pegawai atau tenaga kerja. Itu semua saya terus soroti,” ucap anggota DPRD Makassar ini. (*)
