LEGION NEWS.COM – Tiga Ketua umum parpol wacanakan penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Isu itu dimunculkan oleh sejumlah elite partai politik hingga menteri Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu dalih dalam wacana ini yakni prioritas pemulihan ekonomi akibat pandemi dan besarnya biaya pemilu.
Padahal, di saat bersamaan proyek besar pemerintah lainnya masih terus berjalan, salah satunya rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Alasan Anggaran
Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.
Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya,” ujar Luhut.
Luhut pun mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.
“Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?,” kata dia.
Luhut sebelumnya juga sempat mengungkap soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengeklaim bahwa big data itu benar adanya. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
Namun demikian, ia enggan membuka data tersebut.
“Ya janganlah, buat apa dibuka?,” ujarnya.
Meski turut menggulirkan isu penundaan pemilu, Luhut mengatakan tidak pernah mengumpulkan elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.
Dia mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.
Luhut mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.
“(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?,” kata dia.
Alasan ekonomi juga dipakai oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan untuk menggulirkan isu penundaan Pemilu 2024.
Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, menyebut bahwa anggaran pemilu yang sangat besar bisa dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di situasi pandemi.
“Anggaran pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).
Dana pemilu vs IKN
Hingga kini, anggaran Pemilu 2024 belum juga diketok. Pembahasan yang melibatkan pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nampaknya masih alot.
Padahal, tahapan penyelenggaraan pemilu bakal dimulai 3 bulan lagi atau Juni 2022.
KPU sebelumnya mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Jumlah tersebut lantas direvisi menjadi Rp 76,6 triliun.
Jumlah itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan megaproyek IKN Nusantara. Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan IKN membutuhkan biaya lebih dari Rp 460 triliun.
Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Selain APBN, kata Jokowi, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.
Rencana pembangunan IKN sendiri sedianya mendapat penolakan dari berbagai kalangan.
Sebanyak 45 tokoh publik sempat menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan IKN.
Di antara 45 tokoh penggalang petisi, ada nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono.
Selain itu, asa Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin; hingga ekonom senior Faisal Basri juga mendukung petisi tersebut.
Para inisiator menilai, memindahkan ibu kota di tengah situasi pandemi Covid-19 tidak tepat.
“Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan Ibu Kota negara,” tulis petisi tersebut.
Namun demikian, nampaknya megaporyek IKN bakal terus berjalan. Presiden mengatakan, pembangunan infrastruktur di IKN harus segera dimulai karena membutuhkan waktu yang sangat panjang.
“Bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang, perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan,” kata Jokowi, Selasa (15/3/2022). (Sumber: kompas)
