Pertengahan Agustus Terima Penghargaan Swasembada beras, Pemerintah Rencana Impor Beras

FOTO: Presiden Jokowi menerima penghargaan dari Dirjen IRRI, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/08/2022). Foto: BPMI Setpres
FOTO: Presiden Jokowi menerima penghargaan dari Dirjen IRRI, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (14/08/2022). Foto: BPMI Setpres

NASIONAL – International Rice Research Institute (IRRI) memberi penghargaan kepada Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan itu di Istana Negara, Jakarta medio Agustus 2022.

Penghargaan itu diberikan langsung Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Jokowi dan disiarkan akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

IRRI menilai Pemerintah Indonesia, atas keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan.

Presiden Jokowi dengan nada optimistis menyebut keberhasilan swasembada beras berkat pembangunan infrastruktur berupa bendungan, embung, dan jaringan irigasi yang gencar dilakukan sejak 2015.

Advertisement

Saat itu ia mengatakan pemerintah telah meresmikan 29 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi sejak tujuh tahun terakhir.

“Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 14 Agustus 2022.

Impor Beras Usai Klaim Swamsembada

Selang tiga bulan kemudian di Istana Negara, Ditempat yang sama saat penghargaan swasembada beras diberikan. Pemerintah memutuskan mengimpor ratusan ribu ton beras ke tanah air.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengatakan pemerintah sudah membayar beras impor sebanyak 200 ribu ton. Beras sebanyak itu hanya tinggal kirim jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kami siapkan 200 ribu ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kami masukan,” kata Arief usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).

Arief beralasan ratusan ribu ton beras impor itu merupakan stok cadangan pangan pemerintah yang tidak dikeluarkan secara bebas. Beras itu akan digunakan untuk mengendalikan gejolak harga dalam kondisi darurat.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras sebab yang penting menurutnya bagaimana mengatasi masalah harga beras.

“Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, Mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan,” kata Syahrul dikutip Antara di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.

Lucunya, Zulkifli mengaku secara prinsip tidak setuju impor beras, tapi apa daya ini sudah hasil rapat kabinet.

“Saya untuk kepentingan nasional harus mengalahkan ego karena ini kepentingan lebih besar dan beras kita nggak boleh main-main. Oleh karena itu kita sudah memberikan izin kepada Bulog untuk membeli dan memperkuat cadangan sebanyak 500.000 ton lebih tahu luar negeri,” kata Zulkifli dikutip CNBC Indonesia, Selasa (6/12/2022).

Mencoreng Klaim Swasembada
Abdul Kholik, Senator DPD RI Dapil Jawa Tengah heran mengapa tak lama setelah mengumumkan swasembada beras pemerintah malah memutuskan impor.

“Apakah benar sekarang sudah harus impor beras? Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras,” kada Abdul Kholik di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Impor beras menurut Kholik merupakan bentuk inkonsistensi keberpihakan pemerintah kepada petani beras. Ia menjelaskan saat ini petani beras sedang memasuki musim tanam padi, sehingga stok beras petani mestinya masih cukup.

“Begitu impor dilakukan maka harga beras petani langsung jatuh. Bahkan baru ada rencana impor beras harga gabah petani langsung turun,” ujarnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan produksi beras di wilayahnya akan surplus hingga akhir 2022 sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor.

“Luas panen padi di Jatim mencapai 1,7 juta hektare dengan produksi padi sebesar 9,69 juta ton gabah kering giling/ GKG atau setara dengan beras 5,59 juta ton,” kata Khofifah dikutip Antara di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2022).

Data yang disampaikan Khofifah berdasarkan data sementara produksi padi tahun 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Khofifah menjelaskan pada November dan Desember 2022, luasan panen padi di Jatim diperkirakan mencapai 171,46 ribu hektare dengan perkiraan produksi sebesar 980,8 ribu ton GKG atau setara dengan 637 ribu ton beras.

Sedangkan, konsumsi beras masyarakat Jatim pada November hingga Desember 2022 diperkirakan sebesar 514 ribu ton.”Jika melihat pergerakan data yang sangat dinamis ini, Insya Allah stok beras di Jatim masih surplus. Kami masih ada stok aman untuk mencukupi pasokan di pasar,” ujar dia.

Melihat jumlah pasokan beras masih aman dan surplus, Gubernur Khofifah berharap Jatim tetap mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dan tidak impor beras.”Kami berharap agar pemerintah pusat tidak impor. Stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan, sehingga membantu sekaligus menyejahterakan petani,” ujar dia. (Narasi)

Advertisement