LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Pihak penyidik Subdit 3 Tipikor Polda Sulsel melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Relawan Sulawesi Pejuang Amanah (Resopa), Syarief Boharima.
Syarief diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam sekolah gratis di pemerintahan kota makassar.
Pemeriksaan itu berdasarkan surat panggilan penyidik nomor B/7373/X/Res.3.3/2025/Direskrimsus.
Usai dilakukan pemeriksaan, kepada media Ketua Resopa itu menyampaikan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dirinya ditanya soal proses awal pengadaan seragam sekolah gratis itu.
“Saya dimintai penjelasan proses awal pengadaan seragam sekolah gratis itu,” ungkapan Syarief Boharima. Kamis, (30/10)
Ketua Resopa itu menyampaikan kepada penyidik bahwa awalnya pengadaan seragam sekolah gratis itu melibatkan Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Kecil Koperasi (UKK).
Syarief kemudian mengatakan diawal pemerintah kota makassar melibatkan UMK dan UKK untuk menjahit seragam sekolah gratis.
“UMK dan UKK dikumpulkan dari setiap kecamatan perwakilan 50 orang per kecamatan untuk menjahit pakai sekolah gratis,”
“Jadi dicarikan lah para tukang jahit di setiap kecamatan untuk dilibatkan menjahit seragam sekolah, karena jumlahnya sangat besar, setelah dikumpulkan kelompok usaha penjahit, Kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan (15) di kota makassar.” terang Ketua Resopa ini.
“Kadis pendidikan Andi Bukti hadir dalam sosialisasi tersebut. Dia hadir mengikuti secara virtual zoom untuk sosialisasikan menjahit seragam gratis yang merupakan program wali kota makassar,” sambung dia.
“Setelah sosialisasi para UMK dan UKK dikumpulkan kembali di hotel Golden Tulip dan gedung Makassar Goverment Center (MGC) untuk disampaikan sosialisasi program seragam sekolah gratis,” katanya menjelaskan.
Saat ditanya biaya sosialisasi program seragam sekolah gratis. Ketua Resopa ini mengungkapkan biaya sosialisasi seragam sekolah gratis capai Rp 6 miliar lebih.
“Kurang lebih Rp 6 miliar lebih untuk sosialisasi di 15 kecamatan dan itu tadi dibeberapa hotel,” singkatnya.
Kemudian katanya, diawal saat sosialisasi pengadaan seragam sekolah gratis pemerintah kota (Pemkot) tidak melakukan lelang.
“Saat sosialisasi tidak disebutkan akan di proses lelang pengadaan seragam sekolah gratis. Namun setelah terjadi pergantian sekda dan kadis pendidikan setiba tiba pengadaan tersebut dimasukkan ke dalam lelang pengadaan barang jasa pemkot makassar,” terang Syarief.
Syarief juga mengungkapkan pihak penyidik telah melakukan uji lab jenis kain seragam sekolah gratis di kota bandung.
“Tadi juga disampaikan pihak penyidik saat ini seragam sekolah gratis itu lagi dilakukan uji lab di bandung,”
Dalam kontrak payung yang ditandatangani Sekda jenis kain BSW 100% kain katun. Tetapi katanya jenis kain yang diserahkan ke siswa adalah jenis kain tissu.
“Kain tissu itu daya tahannya hanya 3 bulan saja,” ucapnya.
Informasi yang dirinya terima seragam tersebut ditarik kembali setelah adanya protes terkait seragam gratis yang jenis kainnya diluar kontrak payung.
“Sampai sekarang siswa SMP belum menerima seragam sekolah gratis. Informasi yang saya terima kabarnya seragam sekolah gratis itu telah ditarik kembali,” beber Syarief.
Saat ditanya jenis seragam sekolah gratis itu apakah dari para pelaku UKM dan UKK. Syarief mengatakan seragam tersebut berasal dari toko Firman dan tokoh Firdaus di kota makassar.
“Seragam sekolah gratis jenis kain tissu itu berasal dari toko Firman dan tokoh Firdaus di kota makassar,” ucapnya
Dirinya pun berharap agar pihak penyidik memeriksa semua pihak yang terlibat untuk diperiksa. Hal itu perlu dilakukan mengingat anggaran pengadaan seragam sekolah gratis capai Rp 11 miliar lebih. (LN)
