LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Dalam rangka meningkatkan mutu implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sekali lagi menegaskan komitmennya dengan mengadakan serangkaian kegiatan penting. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah “Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi: Pencegahan Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pembinaan Kehumasan”.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dirreskrimsus Polda Sulsel, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Ketua Komisi Pengaduan Etika Pers Dewan Pers, Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Korkom PT Pertamina/PT Telkomsel Makassar.
Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan ketrampilan aparatur sipil negara dalam mencegah gratifikasi serta menangani benturan kepentingan yang sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pembinaan kehumasan juga menjadi fokus utama, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si., menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda nasional reformasi birokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
Tidak hanya itu, di waktu yang bersamaan, dalam rangka meningkatkan mutu evaluasi dan pelaporan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga akan menyelenggarakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko. Workshop ini dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan kerja, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja.
Bapak Liberti Sitinjak menambahkan, “Dengan implementasi SPIP dan manajemen risiko yang baik, kami yakin dapat meningkatkan mutu evaluasi dan pelaporan kinerja, serta memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.”
Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, serta menjadi contoh bagi instansi lain dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang dilakukan, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik. (**)
