MAKASSAR — Lembaga Pena Institut menggelar kegiatan diskusi publik bertajuk “Mengawal Pesta Demokrasi 2024 Sejak Dini Dengan Pengawasan dan Pemetaan Potensi Konflik di Warkop Sama, Jalan Topaz, Makassar, Selasa (20/9/2022).
Hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Kota Makassar Abdillah Mustari, Aktivis pemuda yang juga mahasiswa Pascasarjana Unhas Wiwin RK, akademisi Universitas Teknologi Sulawesi/pengamat politik Babra Kamal dan Korlap Aksi FH UMI Azhari Hamid atau akrab di sapa Boriel.
BACA JUGA: Buka Bimtek Keamanan Pangan Andi Utta: Untuk Sukses Harus Fokus dan Tekun
Abdillah dalam pemaparannya mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu penyelenggara Pemilu berkomitmen mengawal jalannya pesta demokrasi di tahun 2024 secara aman dan damai.
“Di Bawaslu kita sudah melakukan kajian indeks kerawanan Pemilu. Kami juga di Bawaslu berkomitmen menjadi wasit berintegritas. Jadi teman-teman media atau mahasiswa laporkan kepada kami jika ada Panwascam yang direkrut tetapi berafiliasi dengan peserta Pemilu,” jelas Abdi.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian serius kata Abdi adalah netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN, dan mobilisasi tenaga honorer dan ASN.
Lain halnya disampaikan akademisi Universitas Teknologi Sulawesi Babra Kamal, dia menyebut Pemilu di Indonesia terkesan boros anggaran dan masih konvensional.
“Sebetulnya kita bisa meminimalisir terjadinya kecurangan Pemilu dengan E-Voting misalnya, atau berbasis aplikasi. Tapi, kan kita di Indonesia masih pakai cara-cara konvensional,” ujar Bob sapaan akrabnya.
Lebih lanjut Ia menuturkan, Pemilu 2024 diharapkan menjadi tahapan terakhir dari transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, artinya pemilu 2024 harus meningkat secara kuantitas maupun kualitas.
“Kuantitas disini dalam artian partisipasi pemilih diharapkan bisa menjangkau seluruh warga yang telah mempunyai hak pilih. Partisipasi ini penting di tengah apatisme yang semakin meluas kepada lembaga demokrasi,” terang dosen muda asal Bone ini.
Kualitas dalam arti pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang substansial, yakni membawa perubahan tatanan ekonomi politik bangsa. Tidak hanya sekedar menjadi pemilu prosedural dan formil yang hanya mengganti elit lama menjadi elit baru. (**)
.){kind=link}