LEGIONNEWS.COM – MASAMBA, Sekelumit masalah tak kunjung tuntas di kabupaten Luwu Utara, mulai dari angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi hingga penanganan dan pemulihan dampak banjir yang sangat lamban.
Kepemimpinan Indah Putri Indriani (IDP) yang memasuki penghujung periode ke dua pun disorot.
Sorotan itu datang dari Muhammad Rizal S.sos, Peneliti dan Surveyor di ECPAT Indonesia melalui keterangan resminya ke wartawan, Senin (06/02).
Berdasarkan catatannya, ada beberapa hal penting yang menjadi permasalahan utama kabupaten Luwu Utara yang belum bisa diselesaikan oleh Bupati Indah dan wakil Bupati Suaib.
“Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rentang 2018 – 2021 terpuruk di posisi 12 lingkup provinsi Sulsel, sebelum Indah menjabat berada di posisi tiga sampai lima, namun di eranya hingga pada posisi ke 12,” Katanya.
“Kedua, masalah kemiskinan secara kualitatif terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin,” sambungnya.
Peneliti yang banyak bermitra dengan KPPPA dan Unicef ini menuturkan, pada awal Indah memimpin di tahun 2015, jumlah penduduk miskin sebanyak 41.900 jiwa dan 2020 naik hingga 42.400 jiwa.
“Sebelum Indah menjabat selalu terjadi penurunan, angka kemiskinan di Luwu Utara drastis turun dari 91.970 jiwa di tahun 1999 menjadi 46.800 jiwa di tahun 2010 dan turun lagi di tahun 2015 menjadi 41.900 jiwa. Ironisnya semenjak eranya, Luwu Utara tiga tahun secara beruntun menempati urutan ketiga untuk presentasi kemiskinan tertinggi di Sulsel,” ujarnya.
Lebih lanjut Katanya, yang lebih membahayakan adalah kondisi Kemiskinan Ekstrim di Luwu Utara dengan persentase 1,84% di tahun 2021 naik menjadi 3,40% di tahun 2022 berdasarkan data Kemenko PMK.
Kemiskinan ekstrim adalah tingkat kemiskinan yang paling parah, kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
“Ini kenyataan pahit yang perlu menjadi perhatian kita bersama, cukup miris dengan potensi sumber daya alam yang besar, sektor pertanian hingga aktivitas sektor perkebunan yang dominan masih ada masyarakat miskin dengan ketidakmampuan dasar dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, belum lagi kalau membahas soal pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Lutra ,” tuturnya.
Rizal menyampaikan, kemiskinan ekstrem sudah jadi masalah yang sudah lama tak teratasi di Luwu Utara. Ia menilai perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut, seperti klasterisasi sejumlah masalah agar penanganannya lebih tepat.
“Tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri kemiskinan, namun melalui intervensi pemerintah daerah dengan langkah program dan kebijakan yang terukur bisa mengurangi jumlah penduduk miskin, bukannya bertambah setiap tahunnya seperti yang terjadi saat ini,” pungkas Alumni Sospol Unhas ini. (**)
