Pemprov Sulsel Defisit Capai Rp 1,5 triliun Tahun 2023, WRC: Segera Buat Aduan Masyarakat ke KPK

FOTO: Ketua Tim Investigasi WRC Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Sulsel, Din Arie Lutfi A.
FOTO: Ketua Tim Investigasi WRC Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Sulsel, Din Arie Lutfi A.

LEGIONNEWS.COM – MAKASSAR, Watch Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan langkah penegakan hukum terkait dengan defisit anggaran belanja daerah senilai Rp 1,5 triliun tahun 2023 pasca kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman (ASS).

“WRC Sulsel segera mengkaji apa yang menjadi pernyataan pejabat (Pj) Gubernur Sulsel terkait dengan terjadinya devisit anggaran belanja daerah senilai Rp 1,5 triliun tahun 2023,” ucap Ketua Tim Investigasi WRC Pengawas Aset Negara Republik Indonesia Provinsi Sulsel, Din Arie Lutfi A.

Diketahui pernyataan Pj Gubernur Sulsel mengejutkan banyak pihak dikatakannya di dalam pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 di dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10).

“Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat, semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp 1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut. Saya ini pemimpin nahkoda, kapal Sulsel sudah tenggelam,” ujar Bahtiar dalam rapat paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023). Seperti dikutip dari detik.sulsel.com

Advertisement

Apa yang menjadi pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri ini oleh WRC Sulsel akan bersurat secara resmi ke KPK untuk melakukan langkah tindakan tegas.

“Akan segera kami lakukan pelaporan di KPK dalam waktu dekat dalam bentuk aduan masyarakat,” tutur Din Arie Lutfi.

“Ini hak publik Sulsel untuk mengetahui terjadinya devisit. Persoalan nantinya dengan terjadinya devisit, kemudian timbul kerugian keuangan negara itu menjadi ranah lembaga antirasuah itu sendiri,” imbuhnya.

“Kembali saya tegaskan disini APBD merupakan hasil dari pajak masyarakat guna mengisi pembangunan. Bila terjadi devisit seperti saat ini tentu rakyat harus mengetahuinya apa penyebab terjadinya devisit anggaran,” kunci Din Arie.

WRC akan segera lakukan kajian dengan melibatkan keseluruhan lembaga mahasiswa hukum dan para penggiat hukum. Mereka diantaranya Ketua Tim
Din Arie Lutfi A. Dia di dampingi oleh Muhammad Rezky Mubarak, S.H. dan Subhan, S.H. (LN)

 

Advertisement