JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu. Kenaikan BBM itu dibarengi dengan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT.
Dengan mengeluarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi itu disebutkan bakal menurunkan angka kemiskinan yang kian meningkat setiap tahunnya.
Menyikapi hal tersebut, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara transparan dan jujur terkait adil atau tidaknya kenaikan BBM ini untuk rakyat kecil.
“Harus diluruskan kenaikan BBM ini adalah adil atau tidak adil? Kalau itu tidak adil, mau dikasih Bansos apapun, sebetulnya itu kurang adil,” ucap Anthony kepada wartawan, Minggu (11/9).
Dia menegaskan, bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama ini banyak yang kurang tepat sasaran. Kata Anthony, jika pemerintah mengeluarkan BLT sebagai kompensasi untuk masyarakat maka seharusnya tidak ada unjuk rasa di tengah masyarakat.
“Kalau ini sebagai kompensasi dan bisa diterima oleh masyarakat luas pasti di lapangan tidak ada terjadi demo-demo. Kalau kita melihat masih terjadi demo begini artinya masih masyarakat melihat ketidakadilan,” ujarnya.
“Jadi jangan dilihat masalah keadilan dari kenaikan harga BBM yang sebetulnya barang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap selesai dengan BLT ini tidak boleh negara begitu,” imbuhnya.
Disinggung mengenai pemerintah memberikan BLT untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, menurutnya perlu membuka studi atau penelitian mengenai hal tersebut.
“Pemerintahan yang sebatas klaim terus ya, mana studinya? Studinya kan tidak ada. Keluarkan studinya,biar bisa dicek dicounter oleh mereka yang mengerti,” katanya.
Anthony menuturkan kenaikan BBM ini akan meningkatkan kemiskinan lantaran akan menekan daya beli masyarakat dan laju inflasi akan semakin tinggi sejumlah bahan pokok akan mengalami peningkatan.
“Yang jelas adalah bahwa kenaikan BBM ini akan meningkatkan kemiskinan. Seperti yang saya katakan, pengeluaran BBM bagi mereka masyarakat untuk pendapatan rendah akan lebih banyak, sehingga mereka akan terancam risiko bahwa mereka harus mengurangi konsumsi keperluan-keperluan lainnya,” ujarnya.
“Mungkin bagi mereka yang benar-benar di bawah tidak bisa makan 3 kali lagi menjadi dua kali Harus itu itu kan kita tidak tahu itu kan harus diadakan penelitian-penelitian,” tutupnya. (Sumber: rmol)
