HUKUM – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 22022 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Tidak sedikit yang mempertanyakan kegentingan pemerintah sampau harus menerbitkan Perppu untuk UU 11/2020 tentang Cipta Kerja itu.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Cipta Kerja, dengan alasan kepentingan yang memaksa karena kondisi ekonomi global yang harus cepat direspons pemerintah, salah satunya imbas perang Rusia-Ukraina.
Padahal, pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, alhasil MK meminta UU ini diperbaiki dalam dua tahun
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyatakan, alasan kegentingan yang memaksa sebagaimana disampaikan dan dijadikan alasan pemerintah sangat jauh dari kaidah syarat kegentingan secara doktriner hukum tata negara darurat. Menurutnya, Pasal 22 UUD 1945 menyatakan kondisi serta alasan pemerintah harus dapat sejalan dengan konsep keadaan darurat.
Dia menegaskan, prinsip dasar keadaan kegentingan yang memaksa telah dirumuskan batasan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.
Dalam putusan MK, keadaan kegentingan memaksa bukan hanya menyangkut keadaan bahaya, namun harus juga diartikan dalam keadaan yang memenuhi tiga syarat.
Pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga menjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
Ketiga, lanjutnya, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
“Jika berdasar pada dalil presiden perihal ancaman ketidakpastian ekonomi global sebagai parameter kegentingan memaksa justru sedikit paradoks,” ujar Fahri Bachmid dalam keterangannya, Selasa (3/1).
“Sebab sebelumnya presiden telah menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia termasuk yang paling tinggi di antara negara-negara anggota G20 dengan capaian sebesar 5,72 persen pada kuartal III 2022, dan angka inflasi dalam posisi yang masih dapat dikendalikan, dengan demikian syarat objektif ini menjadi tidak reasonable,” imbuhnya menguraikan.
Fahri juga menegaskan juga, Perppu pada hakikatnya merupakan keputusan presiden yang ditetapkan dengan mengesampingkan DPR. Karena adanya kegentingan yang memaksa yang berkaitan dengan undang-undang.
“Keputusan presiden ini mengandung sifat kediktatoran konstitusional, sehingga kontrol legislasi maupun yudisial merupakan sebuah keniscayaan konstitusional,” cetusnya. (Sumber: rmol)
