MERAUKE||Legion News – Solidaritas Masyarakat dan Mahasiswa Ha”Anim Peduli Demokrasi bersama semua orang asli Papua yang mendiami kota Merauke melakukan aksi demostrasi longmars dari Kantor Sekertariat Perjuang Papua Selatan, berbagai suku yang terlibat dalam gerakan mssyarakat sipil ini sekitar 700 orang
Setelah mendatangi sekertariat partai politik para demostras melakukan orasi di depan kantor KPU Kabupaten Merauke, Jendral lapangan Martinus Mahuze dalam orasinya meminta KPU agar tidak melakukan tahapn Verifikasi berkas pencalonan terhadap calon Bupati yang bukan Orang Asli Papua, Tegas Mahuze
Martinus, Penyelenggara pemilihan kepala daerah harus mengacu kepada Undang-undang otonomi khusus bagi tana Papua, diatas tana ini, tanah yang diberkahi Tuhan banyak melahirkan anak-anak bangsa suku asli Malind, KPUD Merauke untuk mengambil langkah untuk memprioritaskan anak asli Malind, Ketua KPUD Merauke perlu ketahui hak-hak politik orang asli papua sudah terekam jelas di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Kamis, (20/8)
Pantauan Legion News Papua, Aksi moral Masyakat Ha”Anim adalah bentuk menuntut hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah 2020 mendatang ini, menilai kebijak partai politik yang tidak berpihak kepada orang asli Papua, terlebih khusus orang asli malind yang benar-benar di pojokan di atas tanah adatnya sendiri, saat ini beberapa cabup anak asli malind yang sedang melakukan upayah politik di Jakarta belum ada satupun yang mendapatkan partai politik
Sepanjang perjalanan para demostran melakukan orasi untuk menyampaikan kepada publik di kabupaten Merauke, seluruh masyarakat OAP di tana Papua, Masyarakat Indonesia serta para pimpinan partai politik serta pemerintah pusat, dsn terlebih kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina partai politik di tingkatan Nasional
Ditengah terik matahari semangat para demostras untuk menyampaikan hak-hak politik masyarakat suku asli bukan dalam rangka memaksa kehendak masyarakat OAP
Longmars berhenti di sekertariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang pemilu dan partai penguasa saat ini, massa melakukan aksi pembakaran ban mobil, sempat terjadi aksi penolakan pembakaran ban oleh aparat kepolisian
Dalam orasi Jenderal lapangan Martinuz meminta rekan-rekannya untuk mencabut papan nama partai, namun tidak di ijinkan oleh aparat kepolisian, atas larangan tersebut massa mencabut salah satu bendera PDIP
Selain PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menjadi sasaran para demostran, kedua partai ini tidak mendukung anak asli malind, ungkap sang orator Martinus Mahuze.
Emanuel, yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan meminta dengan tegas, “Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus segera mencabut rekomendasi yang telah di berikan kepada saudara Heribertus Silubun  dia bukan orang asli Malind atau Orang Asli Papua”. PDIP di Papua lain sudah berlaku adil tapi kami di Merauke di kesamping oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan tidak memberikan SK kepada anak asli Malind, Ibu Mega jangan lupa di tana ini, Ayahhandanya Presiden Soekarno pernah berada dan ditawan oleh pemerintah Hindia Belanda, ibu Mega jangan lupa sejarah, Tegas Imanuel.
Lanjut, Massa pro demokrasi masyarakat Malind juga mendatangi Partai Keadilan Sejaterah (PKS), Kemabli Imanuel selaku Jenderal lapangan menyampaikan kepada Kepala Suku dan para tetua untuk mengetahui bahwaa Herlina Gebze adalah kader Partai Keadilan Sejaterah namun sangat disayangkan sebagai kader PKS “Anak adat Suku Malind ini tidak diberi kesempatan sebagai kader yang di dorong untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, perlu masyarakat adat Mappi, Asmat, Boven Digoel serta Malind ketahui tujuan didirikan partai politik adalah untuk merebut kekuasaan namun disayangkan partai politik tidak mengutamakan kader anak asli Malind untuk itu cabut bendera partai PKS”, teriak Imanuel dari atas mobil komando.
“PKS harus tahu bahwa saudara Hendrikus Bukan anak asli Malind sebab dalam adat suku Malind anak yang berasal dari ibu tidak bisa membawa marga, yang boleh pikul marga berasal dari gen Ayah Bukan dari ibu”, Kami tahu adat tuturnya.
longmars berlanjut keliling kota Merauke, sasaran berikut para demostran pro demokrasi suku Malind mendatangi kantor DPC Nasdem, JendLap meminta, “untuk menurunkan benderah NasDem karena telah mencederai makna slogan restorasi di tanah Malind,”
Menurut sang Jenderal Aksi, “Saya pernah mendengar langsung ketum DPP Nasdem Surya Paloh menyatakan suatu saat nanti orang asli Papua bisa menjadi presiden di republik ini, namun sangat sayang hal itu tidak terbukti, menurut sang Jenderal lapang itu hanya orasi-orasi Pepesan Kosong, dan tidak tanggung-tanggung SP menyampaikan itu lewat stadiun TV Nasional”.
Dalam keterangan di hadapan media menyampaikan hal bahwa Kami anak-anak asli yang memiliki gen asli dari bapak yang harus memimpin daerah kami bukan yang dapat marga, atau yang membelih marga untuk kepentingan politiknya”
“Kami meminta kepada semua partai politik harus melakukan proteksi terhadap rekomendasi dan SK yang sudah berikan kepada orang lain yang bukan anak asli malind”.
DPP Partai Politik di Jakarta harus memberikan rekomendasi dan SK kepada calon bupati Merauke yang benar-benar anak asli”, tutup Imanuel. (Nuel)
