LEGIONNEWS.COM – PAREPARE, Ditengah program efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto, Tasming Hamid dan Hermanto tetap berkeinginan membeli kendaraan dinas (Randis) untuk kendaraan operasi keduanya sebagai Wali Kota dan Wakil wali kota Parepare.
Terkait itu awak media menghubungi pemerhati sosial yang juga pengurus ikatan Keluarga Masyarakat (IKM) Parepare, Mulawarman.
Kepada medi toko menyebutkan menyebutkan seharusnya kepala daerah tunduk dengan perintah kepala negara.
Dan dikatanya, Seharusnya Tasming Hamid dan Hermanto memberikan contoh yang baik bagi aparaturnya dibawanya.
“Seharusnya Wali Kota dan Wakilnya tunduk dengan perintah kepala negara, Apalagi Presiden telah mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,” ujar Mulawarman saat dihubungi awak media, Rabu malam (12/3)
“Kalau kedua kepala daerah itu masih ngotot pengadaan randis tentunya tidak memberikan suatu contoh yang baik buat para pejabatnya di pemkot parepare,” imbuh Mulawarman yang juga alumni Universitas Hasanuddin itu.
“Apalagi kabarnya, Randis tersebut telah dibelanjakan, Sekarang tergantung kedua kepala daerah itu,” tutur Mulawarman.
“Kalau dia Tasming ingin bawahannya di Pemkot ikut dan patuh mengikuti dan solid melaksana gerakan efisiensi di Parepare, sebagai pemimpin Tasming wajib memberi contoh dan keteladanan” tutur pemerhati sosial itu.
“Tasming harus tau dan melaksanakan efisiensi, mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas baru ke kegiatan atau proyek yang sangat dibutuhkan rakyat Parepare,” kata dia.
“Tasming harus peka dan peduli dengan kondisi yang akan ditimbulkan gerakan efisiensi nasional ini, apalagi ini diprakarsai oleh Presiden Prabowo,” pungkas Mulawarman.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Parepare Hamran Hamdani kepada media juga menyoroti pengadaan randis buat keduanya.
Ia menyebutkan, Efisiensi anggaran merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hamran berharap agar Tasming Hamid dan Hermanto mengikuti contoh semangat kepala daerah lainnya di Sulsel. Yang tahun anggaran sebelumnya (2024) telah menganggarkan dalam APBD nya.
Namun dengan instruksi Presiden beberapa kepala daerah menolak pengadaan randis baru sebagai bentuk komitmen mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto.
“Ini pendapat saya sebagai anggota DPRD. Jika ditanyakan soal efisiensi ya kembali ke semangat wali kota,” ujar Ketua Komisi III DPRD Parepare seperti dikutip dari detiksulsel.com Rabu.
“Sebab daerah lain itu yang sama persis Parepare sudah dianggarkan tetapi menolak (pengadaan randis),” kata Hamran yang juga Sekretaris DPD II Golkar Parepare. (LN/detik)
