LEGION NEWS.COM, MAKASSAR – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PMDTT). Berdasar peninjauannya, balai pelatihan tersebut belum cukup maksimal untuk melaksanakan tugas fungsi yang mencakup enam provinsi di seluruh Sulawesi.
Demikian disampaikan Aras usai menghadiri pertemuan Komisi V DPR RI dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan PMDDTT Luthfiyah Nurlela, Sekretaris BSPDM-PMDDTT Jajang Abdullah dan Kepala Balai Pelatihan PMDDTT serta jajaran di Balai Pelatihan dan PMDDTT Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/9/2021).
“Berdasarkan peninjauan, kami menilai Balai Pelatihan dan PMDTT dengan kapasitas yang ada belum cukup maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena jangkauan yang begitu luas dan medan yang terbilang berat. Maka, kami berharap peningkatan SDM di bawah peran BPSDM Kementerian Desa ini menjadi sangat penting untuk bisa semakin mengefektifkan peran dari Kementerian Desa PDTT itu sendiri,” ujar Aras.
Politisi Fraksi PPP itu di sisi lain menyoroti masih minimnya komunikasi dari pihak Kementerian Desa PDTT berkaitan dengan program-program dari kementerian tersebut. Terkait hal itu, Aras mengingatkan Kementerian Desa untuk semakin meningkatkan sinergitas secara intens dengan Komisi V DPR demi tercapainya tujuan bersama program-program Kementerian Desa dalam membangun Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maju seperti peningkatan desa wisata.
Dengan demikian, sambung Aras, tujuan dari Kementerian Desa juga menjadi bagian tujuan Komisi V untuk membangun Provinsi Sulawesi Selatan terutama dalam peningkatan potensi desa wisata. Mengingat, masih banyak potensi wisata yang dapat menjadi andalan. Seperti yang sudah diketahui bersama antara lain pusat wisata belanja di Toraja, pusat boneka di Selayar, Bunaken di Sulawesi Utara dapat menjadi contoh wilayah lainnya untuk pengembangan desa wisata.
“Jika semua potensi desa setempat dapat dikembangkan secara maksimal dengan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga maka secara otomatis tugas fungsi Kementerian Desa yang tadinya cukup berat untuk memajukan daerah tertinggal secara perlahan akan dapat diselesaikan secara bertahap. Termasuk, penuntasan masalah transmigrasi dalam menjadi ujung tombak pengembangan negara melalui dari pembangunan desa,” pungkas politisi dapil Sulsel II itu. (pun/es)