MAKASSAR||Legion News – Eep Saifulloh Patah dipecat sebagai konsultan politik Appi-Rahman, sementara Tim Polmark yang sedang bekerja diusir dari Makassar oleh Tim Pemenangan, Senin (14/9/2020) sore tadi.
Pengusiran itu merupakan buntut dari pernyataan Eep Saefulloh sebagaimana dikutip sejumlah media, seolah mengingkari hasil survei Polmark yang dipublikasikan oleh tim pemenangan Appi-Rahman.
Sebelumnya, beredar luas sebuah meme hasil survei Polmark besutan Eep, yang menempatkan pasangan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi-Rahman) di posisi unggul dibandingkan tiga pasangan calon lainnya.
“Mengecewakan. Pak Erwin Aksa selaku Ketua Tim Pemenangan kecewa sekali dengan sikap Eep. Eep mengingkari hasil survei Polmark. Kultur orang Bugis-Makassar, dalam keadaan dan situasi apa pun, tidak akan pernah mengingkari bayi yang dilahirkannya,” kata Fadli Noor, juru bicara Appi-Rahman.
Fadli mengatakan, meme yang beredar masif dan menjadi perbincangan luas di masyarakat, kalaupun dibantah bukan pihak Eep atau Polmark yang membuat dan mengedarkan, tetapi substansi hasil survei Polmark sama dengan yang tercantum pada meme. “Tidak ada kebohongan dan pembohongan di dalamnya,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, Tim Appi memiliki semua dokumen kontrak tentang pengikatan kerja sama antara Tim Pemenangan Appi-Rahman dengan Polmark, termasuk hasil survei yang telah dilakukannya dan bukti-bukti pembayarannya. Bahkan foto-foto ketika Polmark mempresentasikan hasil surveinya ke tim di Makassar, itu ada semua.
“Kontrak menyebutkan Polmark bekerja untuk tujuan politik memenangkan Appi-Rahman. Jadi Polmark itu merupakan bagian dari kerja besar pemenangan Appi-Rahman,” tegas Fadli.
Dengan demikian, menurut Fadli, apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data, selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan Tim Pemenangan. “Menjadi aneh ketika Eep dan Polmark mengingkari informasi itu,” ujar Ketua PSI Sulsel ini.
Fadli membeberkan, Tim Pemenangan telah melakukan kontrak kerja dengan PolMark untuk kegiatan pendampingan political marketing per 19 Agustus 2020 dengan nilai kontrak satu setengah milyar dan telah dibayarkan.
“Dalam perjanjian kontrak tersebut, kami berhak menerima bantuan semaksimal mungkin dalam komunikasi politik dan upaya pemenangan lainnya. Angka-angka elektabilitas yang tercantum dalam meme yang beredar seharusnya diafirmasi oleh PolMark karena angka-angka tersebut bersumber dari hasil survey mereka sendiri, namun faktanya justru dibantah oleh Eep dan PolMark. Ini ibarat Eep menyangkali anak yang dilahirkannya sendiri,” katanya.
Integritas atau taro ada taro gau (satunya kata dan perbuatan) bagi orang Bugis-Makassar adalah kunci kemanusiaan, sikap yang didasari harga diri, harkat dan martabat manusia Bugis-Makassar. “Untuk hal ini, Eep tidak pantas berada dalam pusaran dinamika Makassar. Untuk itu kami pecat Eep dan usir PolMark Indonesia dari tanah Makassar,” ujar Fadli. (Let)
