Jakarta, Legion News – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 ini dipastikan akan berlangsung.
Hal tersebut dipastikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Raker secara virtual bersama Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Rabu (27/5/2020) yang sedang berlangsung saat ini.
Tito mengatakan, memang sampai saat ini tengah menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tapi pihaknya punya strategi dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 nanti.
Adapun strateginya, lanjut Karnavian, adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU terkait protokolernya. Misalnya pelantikan PPK dan lain-lain.
“Kami dari Kemendagri juga akan membantu dengan turun langsung ke desa-desa sebagaimana yang kami laksanakan dalam proses pembagian Bansos. Misalnya pendaftaran calon tidak harus rombongan. Pengundian nomor urut bisa secara virtual. Dan kampanye bisa dilakukan dengan menghindari kampanye akbar misalnya menggunakan kampanye media,” ungkapnya.
Terkait proses pelaksanaan pemilihan, Karnavian menjelaskan, pihaknya akan meniru negara-negara lain yang sukses menggelar Pilkada di saat pandemi. Mungkin juga waktu kampanye yang bisa dipadatkan. Dalam pemungutan suara misalnya penambahan bilik. Petugas menggunakan masker dan sarung tangan. Kemudian, masyarakat juga dibagikan masker dan sarung tangan.
“Pemungutan bisa diatur perjam karena petugas di TPS sudah kenal dengan pemilihnya, jadi mirip janjian dengan dokter sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian penghitungan dan hasil pemungutan saya rasa KPU juga sudah punya ide,” aku Tito.
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan Gugus tugas terkait pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Kemenkes dan Gugus Tugas, kata Tito melihat memang trendnya tidak akan berakhir di 2021 maka mereka mendukung pelaksanaanya di 2020 ini.
“Mereka akan mendukung prosesnya secara langsung. Diharapkan pemilu ini akan jadi unik karena isunya banyak sekali baik isu kesehatan maupun ekonomi,” sebut Tito.
Rapat virtual bersama Komisi II DPR itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Partai Golkar (**)
