“Catatan Kritis KNPI Kota Makassar”
Oleh: Syamsul Bahri Majjaga
LEGIONNEWS.COM – OPINI, Makassar Creative Hub (MCH) sejak awal diperkenalkan sebagai simpul baru kreativitas kota, ruang kolaborasi, rumah ide, sekaligus etalase masa depan ekonomi kreatif. Namun setelah euforia peluncuran berlalu dan seremoni ditinggalkan, yang tersisa justru kesunyian. Denyut yang dijanjikan tak terasa di kalangan pelaku kreatif, percakapan publik nyaris tak terdengar, dan urgensi untuk datang serta terlibat kian menghilang.
Masalah MCH bukan terletak pada minimnya promosi. Persoalannya lebih mendasar: ketiadaan resonansi. Program publik yang bekerja tidak membutuhkan pembelaan berlapis-lapis; ia hidup dengan sendirinya karena relevan. Ketika publik justru bertanya, “MCH ini sebenarnya sedang apa?”, pertanyaan itu adalah alarm bahwa kebijakan belum menyentuh realitas warga kreatif.
Fenomena ini menunjukkan Fear of Missing Out yang gagal berfungsi. FOMO seharusnya lahir dari kebutuhan nyata, bukan dari ketakutan birokrasi untuk terlihat mengikuti tren kota kreatif. Dalam kasus MCH, yang muncul justru kelelahan publik: tidak ada penolakan terbuka, tetapi ada pengabaian yang perlahan dan konsisten. Seperti dating app fatigue, banyak janji, sedikit perjumpaan bermakna.
Pemerintah Kota Makassar perlu berhenti berlindung di balik narasi besar. Gedung, nama program, dan jargon kolaborasi tidak otomatis menciptakan ekosistem. Sebuah hub tanpa lalu lintas ide hanya akan menjadi ruang administratif yang rapi di laporan, tetapi hampa dalam kehidupan sehari-hari warga.
Catatan KNPI Kota Makassar:
diamnya pelaku kreatif bukan karena mereka apatis, melainkan karena mereka tidak menemukan relevansi. Kreativitas tidak bisa dipanggil dengan undangan resmi dan seremoni. Ia tumbuh dari kebutuhan, keberpihakan, serta keberanian negara untuk mendengar, bukan sekadar memamerkan program.
Di titik ini, Pak Wali Kota, evaluasi MCH bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan kewajiban politik. Uang publik, ruang publik, dan harapan publik tidak boleh berhenti sebagai etalase. Ketika sebuah program gagal menghadirkan dampak, yang dibutuhkan bukan pembenaran, melainkan koreksi terbuka dan keberanian mengubah arah.
Pemerintah Kota Makassar tidak bisa terus meminta kepercayaan publik sambil menunda evaluasi yang substansial. Dalam tata kelola demokratis, diam atas kritik hanya akan memperkuat kesan bahwa kebijakan lebih sibuk dipertahankan daripada diperbaiki.
Pak Wali, sebuah kota besar tidak diukur dari seberapa cepat ia membangun pusat kreativitas, melainkan dari keberaniannya mengakui ketika pusat itu lebih sibuk terlihat bekerja daripada benar-benar bekerja.
Jika pemerintah kota memilih terus diam, KNPI Kota Makassar akan mencatat MCH bukan sekadar sebagai kegagalan teknis, melainkan sebagai contoh bagaimana kebijakan publik kehilangan arah karena enggan mendengar warganya sendiri.
